JATIMTIMES - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menyampaikan peringatan keras kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Dengan tegas, ia meminta agar seluruh ASN menunjukkan etos kerja terbaik di tengah besarnya porsi anggaran untuk belanja pegawai dalam Rancangan APBD 2026.
Mengacu pada nota keuangan Ranperda APBD 2026, belanja pegawai Pemkot Malang mencapai angka fantastis, yakni mencapai Rp1,18 triliun. Atau menjadi komponen terbesar dalam struktur belanja operasi yang totalnya mencapai Rp2,244 triliun. Anggaran yang besar itu, kata Erik, harus dibayar dengan kinerja pelayanan publik yang nyata. “Jangan sampai porsi belanja yang besar seperti ini tidak tercermin dalam kinerja pelayanan publik kita,” tegas Erik, Senin (17/11/2025).
Baca Juga : Wali Kota Blitar Sampaikan Strategi Fiskal 2026 di Paripurna DPRD: Efisiensi, PAD, dan Ekonomi Produktif
Dari total pendapatan daerah yang direncanakan sebesar Rp2,176 triliun, sekitar Rp1,062 triliun di antaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, total belanja daerah dipatok sebesar Rp2,368 triliun, sehingga memunculkan defisit sekitar Rp192,1 miliar yang ditutup dengan SILPA tahun sebelumnya.
Selain belanja pegawai, belanja barang dan jasa menelan Rp992,8 miliar, sementara belanja modal justru sangat kecil, hanya sekitar Rp101 miliar. Komposisi ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Pemkot Malang.
Erik menyoroti dua hal penting. Pertama, distribusi belanja pegawai harus merata dan proporsional di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai beban dan kebutuhan masing-masing. Kedua, para ASN wajib mengoptimalkan kinerjanya agar sebanding dengan beban anggaran daerah.
“Dengan porsi belanja pegawai yang besar seperti ini, PR kita yang pertama adalah harus terdistribusi merata dan proporsional ke semua OPD. Setelah itu, semua ASN harus melaksanakan kinerjanya secara optimal, bahkan maksimal,” jelasnya.
Tak hanya soal kinerja, Erik juga melayangkan pesan keras terkait sikap ASN. Ia meminta seluruh pegawai meninggalkan mentalitas malas, merasa paling penting, atau bekerja hanya sebatas tupoksi tanpa inisiatif.
Baca Juga : Paripurna APBD 2026: DPRD–Pemkot Blitar Satu Suara Dorong Kemandirian Fiskal dan Pembangunan Produktif
“Jangan sampai belanja pegawai yang besar ini justru menjadi beban APBD, tapi tidak tercermin dalam pelayanan publik. Jangan menye-menye, sok-sokan, bossy,” tegas Erik di hadapan ratusan ASN.
Menurutnya, setiap pegawai punya tanggung jawab moral untuk memastikan uang rakyat yang digelontorkan melalui APBD benar-benar kembali dalam bentuk layanan publik yang berkualitas.
