JATIMTIMES - Menjelang puncak Hari Jadi Kabupaten Malang ke-1.265 tahun, Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib telah melakukan kunjungan kerja ke empat kementerian di Jakarta didampingi jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mulai tanggal 11 sampai 14 November 2025.
Kegiatan kunjungan kerja dilakukan Lathifah bersama jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Malang ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) RI/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI.
Baca Juga : Kunjungan ke 4 Kementerian, Wabup Malang Bawa Pulang Banyak Program Baru
Diawali dari audiensi ke Kementerian PPN RI/ Bappenas RI, Lathifah diterima langsung oleh Menteri PPN RI/Kepala Bappenas RI Rachmat Pambudy beserta sekretaris menteri staf khusus dan deputi yang menghasilkan beberapa poin kesepakatan.
Menurut Lathifah, Menteri PPN RI/Kepala Bappenas RI Rachmat Pambudy berkomitmen untuk menurunkan beberapa program unggulan dari pemerintah pusat ke Pemkab Malang yang di antaranya kampung nelayan merah putih, kampung pertanian merah putih dan kampung sapi merah putih.
"Menteri mendesak agar Pemkab Malang lekas membentuk kelompok kerja merumuskan MoU khusus antara Kementerian PPN RI/Bappenas RI dengan Pemkab Malang di antaranya perwujudan rencana pembangunan jalan tol Malang-Kepanjen," ujar Lathifah dalam keterangannya, Sabtu (15/11/2025).
Selain itu, menurut Lathifah, sinergitas antara program pemerintah pusat dengan Pemkab Malang dilakukan untuk pengembangan dan percepatan pembangunan Kabupaten Malang, khususnya program unggulan terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan dan infrastruktur.
Kemudian, audiensi juga dilakukan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI di dalam forum launching Program Nasional Revitalisasi dan Digitalisasi Sekolah. Dalam forum tersebut, Lathifah menyebut, bahwa Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu'ti beserta jajaran di bawahnya mendorong Pemkab Malang untuk segera menginventarisir sekolah agar diajukan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI. Mengingat di bulan Desember 2025 mendatang, pemerintah pusat sudah mulai menetapkan sekolah yang akan mendapatkan program revitalisasi di tahun anggaran 2026.
Selanjutnya, audiensi juga digelar ke Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI. Di mana kunjungan Lathifah yang didampingi jajaran perangkat daerah Pemkab Malang diterima langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan di kediamannya.
Dalam pertemuan itu, Lathifah menyebut bahwa pihak Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI siap berkomitmen dan mendukung program nasional untuk Pemkab Malang. "Menko Zulkifli Hasan menyatakan setelah saya menyodorkan ajuan program ke kementerian terkait, diharap langsung menembuskan ke beliau agar beliau yang akan mengawal program ajuan Pemkab Malang," tutur Lathifah.
Terakhir, Lathifah juga menggelar audiensi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI. Dalam audiensi ini, pihaknya membahas mengenai program pemerintah yang baru terkait dengan program magang ke luar negeri untuk siswa SMK.
Baca Juga : Menko Zulhas Bantu Pengembangan Produktivitas Pangan di Kabupaten Malang
"Deputi menunjuk serta memploting Kabupaten Malang sebagai salah satu daerah penyumbang program tersebut di tahun 2026," kata Lathifah.
Lebih lanjut, Lathifah mengatakan hasil kunjungan kerja yang dilakukan Lathifah ke empat kementerian ini merupakan kado spesial dari dirinya untuk Hari Jadi Kabupaten Malang ke-1.265 tahun.
"Hasil kunjungan kerja tersebut merupakan kado dari saya sebagai Wakil Bupati dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Malang. Semoga bisa dimanfaatkan serta membawa manfaat untuk masyarakat Kabupaten Malang," ucap Lathifah.
Sementara itu, Lathifah juga berharap, usai pintu ke kementerian telah dibuka, jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemkab Malang harus bisa memanfaatkan dengan baik, hingga benar-benar membuahkan hasil yang diharapkan.
"Karena hakikatnya tidak ada efisiensi karena transfer ke daerah yang dipotong itu dilekatkan ke kementerian, sehingga daerah yang mempunyai circle dan akses ke kementerian tentu akan mendapat program dari pemerintah pusat," pungkas Lathifah.
