JATIMTIMES - Kabar gembira datang bagi warga Kota Malang, khususnya yang tinggal di kawasan Jalan Bondowoso, Jalan Letjen Sutoyo, hingga wilayah Bareng dan Galunggung. Setelah sekian lama dilanda banjir saat hujan deras, kawasan rawan genangan ini akhirnya mendapat sentuhan serius melalui program bantuan dari Bank Dunia.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, memastikan bahwa dana bantuan sebesar Rp154 miliar telah disetujui untuk penanganan banjir. Proses lelang proyek ini akan dimulai Oktober 2025, sedangkan pelaksanaan fisiknya dijadwalkan berlangsung mulai Januari 2026.
Baca Juga : Tunjangan Khofifah Capai Rp 1,9 Juta Perjam, Cak Lasio : Tinjau Ulang Pergub Jatim
“Kita hanya sebagai penerima manfaat. Pelaksanaannya dari pusat karena ini bantuan Bank Dunia. Tender akan dimulai Oktober, insyaallah Januari 2026 sudah berjalan,” tegas Wahyu.
Selama ini, kawasan Bondowoso, Bareng, hingga Galunggung dikenal sebagai titik langganan banjir setiap musim hujan. Bahkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang mencatat, banjir di wilayah tersebut terjadi lebih dari 7 kali sepanjang 2024–2025, dengan ketinggian air rata-rata 40–70 cm.
Dengan adanya proyek besar senilai ratusan miliar ini, Pemkot Malang optimistis permasalahan banjir di kawasan tersebut bisa diatasi secara permanen.
“Memang pemanfaatannya berdasarkan usulan dari kita. Selama ini kawasan Bondowoso dan sekitarnya selalu banjir. Dengan proyek ini, harapannya masalah banjir bisa tuntas,” tambah Wahyu.
Salah satu metode yang akan diterapkan adalah teknologi jacking, yakni sistem pemasangan saluran bawah tanah tanpa harus melakukan penggalian terbuka secara besar-besaran. Namun, Wahyu menegaskan bahwa teknis jacking ini akan ditangani tim khusus di luar skema bantuan Bank Dunia.
“Jacking itu nanti ada tim tersendiri. Mereka akan menghitung secara teknis agar hasilnya sesuai kebutuhan lapangan,” jelasnya.
Baca Juga : Kemenag Kota Malang Dorong UMKM Bangkit Lewat Pasar Rakyat yang Jadi Bagian Program PREMIUM
Karena ini proyek pusat, Pemkot Malang tidak memiliki kewenangan dalam proses tender maupun pemilihan kontraktor. Namun, Pemkot berperan penting dalam mengusulkan titik rawan banjir serta melakukan pengawasan agar pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan warga.
“Pelaksanaannya memang diatur pusat, tapi lokasi proyek berdasarkan usulan dari Pemkot Malang. Jadi yang menerima manfaat adalah masyarakat kita,” imbuh Wahyu.
Selain proyek penanganan banjir, Pemkot Malang juga terus memperkuat infrastruktur lain yang mendukung kenyamanan kota. Berdasarkan data Dinas PUPRPKP Kota Malang, sepanjang 2025 telah dilakukan perbaikan 37 titik drainase dan normalisasi 14 saluran primer di berbagai kelurahan.
