JATIMTIMES - Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur menggelar Sarasehan & Business Matching, Forum Koperasi Jawa Timur, Senin (15/9). Acara ini menghadirkan beberapa narasumber utama sekaligus. Yaitu, Asisten Deputi Kemitraan Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi, Kementerian Koperasi, Leonardi Pratama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur, Endy Alim Abdi Nusa, Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM dan Talenta Kementrian Koperasi, Siti Aedah serta Pakar Komunikasi FISIP Unair, Dr. Suko Widodo.
Leonardi Pratama yang hadir secara daring menyampaikan jika dari total penduduk miskin di Indonesia pada September 2024 mencapai 24,06 juta orang (8,57% dari total penduduk). Sebanyak 13,01 juta orang
(11,34%) atau 54% dari total penduduk miskin berada di wilayah pedesaan. Sedangkan 11,05 juta orang (46,66%) berada di wilayah perkotaan.
Baca Juga : Balap Liar di Jalur Perbatasan Sumenep-Pamekasan, Dua Pengendara Dilarikan ke Rumah Sakit
"Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh penduduk desa adalah rantai pasok perdagangan bahan pokok yang panjang dan menyebabkan harga tinggi di konsumen akhir," ujarnya.
Menurut dia visi Koperasi Merah Putih adalah membuat bahan pokok murah dan terjangkau. Sehingga masyarakat desa bisa meningkatkan produktivitas dan membuat nilai tambah.
Dia menjelaskan caranya adalah dengan memfasilitasi keterjangkauan barang dan jasa yang dikonsumsi warga desa. Dengan menghadirkan gerai sembako, gerai gudang, gerai klinik atau gerai apotik.
"Fasilitasi penjualan hasil desa melalui pergudangan dan transportasi logistik terintegrasi dengan jejaring usaha koperasi dan kemitraan dengan BUMN, BUMD. Dan swasta gerasi gudang, logistik, koperasi sekunder kabupaten. Memberikan akses modal produktif untuk warga desa (gerai simpan pinjam)," tuturnya.
Di tempat yang sama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim Endy Alim memaparkan data sejauh ini sudah ada 8.494 Koperasi Merah Putih yang telah berbadan hukum. "8420 koperasi baru, 74 pengembangan koperasi yang sudah ada," terangnya.
Masih kata Endy sebanyak 128 Koperasi Merah Putih ini diantaranya mulai beroperasi. Dan 119 diantaranya telah memiliki gerai sembako.
"Saat ini dalam tahap identifikasi asset desa, pemkab, pemprov yang dapat dimanfaatkan untuk gerai. Selain itu ada beberapa support dari pemkab dan pemkot. Misalnya di Kota Madiun, lapak Kota Madiun yang awalnya dikelola pemkot akan diserahkan untuk dikelola KKMP dan dapat digunakan sebagai salah satu gerai usaha," tuturnya.
Sedangkan untuk permodalan imbuh dia, 99 persen KDKMP di Jawa Timur merupakan koperasi baru dengan rata-rata permodalan dibawah 2 juta. Sehingga untuk pengembangan usaha diperlukan permodalan lain.
Sementara regulasi terkait pinjaman kepada HIMBARA sudah ada PMK No 49 Tahun 2025 tentang tata cara Pinjaman dalam rangka Pendanaan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta PMK 63 Tahun 2025 tentang Penggunaan SAL, Permendes 10 Tahun 2025 serta Permendagri 13 Tahun 2015.
"Pengajuan pembiayaan baru dapat dilakukan, akan tetapi beberapa pengurus atau pengawas terkena BI checking
Support Desa-Kelurahan terhadap KDKMP antar daerah tidak sama sehingga belum semua KDKMP sudah memiliki tempat untuk gerai kantor gerai usaha lainnya," kata Endy.
Nah ini menurut dia perlu segera dilakukan percepatan identifikasi aset desa/ kelurahan. Aset lain milik pemerintah yang dapat digunakan untuk gerai KDKMP
Baca Juga : Prihatin Kecelakaan Bus Terulang, Khusnul Arif DPRD Jatim: Ini Bukti Pemprov Gagal Awasi Operator
Sementara untuk skema pembayaran Endy memaparkan barang yang dikirim dari BULOG (beras SPHP), LPG (pertamina patra niaga), dan pupuk (Pupuk Indonesia) menggunakan skema cash on delivery, bukan konsinyasi. Sehingga membutuhkan modal yang lebih besar.
Senada Dosen Departemen Komunikasi, FISIP, Universitas Airlangga, Dr. Suko Widodo memaparkan jika di banyak desa, koperasi dulu adalah tumpuan harapan. Dari sanalah petani bisa meminjam pupuk, nelayan membeli perahu, atau ibu rumah tangga menyekolahkan anak.
"Koperasi bukan sekadar lembaga keuangan, melainkan wajah solidaritas yang nyata. Namun kini, peran itu makin tergeser. Bank digital, fintech, hingga e-commerce hadir dengan layanan cepat dan praktis," kata dia.
Menurut dia generasi muda pun lebih akrab dengan dompet digital ketimbang kartu anggota koperasi. "Pertanyaannya: mengapa lembaga yang begitu diagungkan dalam Pasal 33 UUD 1945 justru kehilangan panggungnya? Jawaban singkatnya adalah branding," tegas Suko.
Menurut Suko, koperasi gagal menampilkan diri sebagai entitas yang kredibel, modern, dan relevan. Padahal dalam dunia ekonomi berbasis reputasi, branding bukan sekadar aksesori, melainkan penentu keberlangsungan. "Tanpa branding yang kuat, koperasi hanya akan terdengar dalam pidato. Tapi tak lagi terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat," cetusnya.
Suko menambahkan branding koperasi harus berakar pada tiga hal : identitas kolektif yang menegaskan kebersamaan, reputasi berbasis kepercayaan karena koperasi mengelola dana anggota, dan nilai tambah kompetitif yang membedakannya dari bank maupun fintech.
"Branding tidak bisa hanya lahir dari niat baik. Ia menuntut dasar berupa riset. Koperasi perlu tahu bagaimana publik memandangnya : apakah masih relevan atau dianggap usang. Riset anggota penting dilakukan, sebab suara merekalah yang menentukan arah organisasi," lanjut Suko.
"Tanpa mendengar aspirasi anggota, koperasi terjebak dalam birokrasi internal. Riset kompetitif juga harus dilakukan agar koperasi memahami posisi dibandingkan dengan bank digital atau fintech. Dan riset tren digital mutlak diperlukan, sebab tanpa transformasi teknologi koperasi hanya menjadi penonton dalam arus perubahan. Riset inilah yang seharusnya menjadi dasar brand positioning koperasi, bukan sekadar simbol atau jargon," pungkasnya.
