JATIMTIMES - Gedung DPRD Kota Malang, Kamis (4/9/2025) didatangi tujuh organisasi mahasiswa ekstra kampus (OMEK). Mereka datang bukan sekadar silaturahmi dengan wakil rakyat, melainkan membawa sembilan tuntutan besar yang menyentuh isu tunjangan pejabat, pajak, hingga reformasi Polri.
Ketujuh organisasi mahasiswa itu terdiri dari PMII, GMKI, KAMMI, HIKMAHBUDHI, PMKRI, KMHDI, dan GMNI. Rombongan mahasiswa tiba sekitar pukul 10.30 WIB. Akses menuju gedung DPRD dijaga ketat aparat TNI, dengan hanya satu pintu gerbang yang dibuka.
Baca Juga : Kasus Affan Kurniawan: Kompol Cosmas Dipecat, Bripka Rohmat Jalani Sidang Etik Hari Ini
Meski begitu, puluhan mahasiswa tetap dipersilakan masuk dan langsung disambut hangat Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita bersama sejumlah anggota dewan lainnya. Mereka duduk bersama di aula lobby DPRD dan membahas berbagai tuntutan yang diajukan mahasiswa.
Setidaknya ada sembilan poin aspirasi yang dibawa mahasiswa, di antaranya:
Sorotan terhadap tunjangan DPR RI dan DPRD Kota Malang
Audit kinerja lembaga legislatif
Kritik terhadap tindakan represif aparat saat demonstrasi
Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset
Reformasi Polri, khususnya di lingkup Polresta Malang Kota
Penindakan tegas terhadap oknum Polri yang melakukan kekerasan
Desakan kenaikan gaji guru, terutama di Kota Malang
Penolakan kenaikan PBB dan pajak daerah
Pembentukan satuan kerja khusus penanganan PHK
Mendengar sejumlah tuntutan itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani, menegaskan bahwa forum diskusi seperti ini sangat penting. Sehingga para wakil rakyat dapat menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
“Bila memang ada ketidaksempurnaan atau intensitas yang kurang dalam komunikasi, mohon dikoreksi. Kita bicarakan bersama apa yang menurut teman-teman ideal,” ujar Amithya.
Baca Juga : Demo 4 September 2025: BEM SI Gelar Aksi Damai di DPR, Usung 17+8 Tuntutan Mendesak
Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi, menegaskan bahwa pihaknya sudah mengawal isu perpajakan yang menjadi sorotan mahasiswa. “PBB tidak naik, kemudian pajak restoran tidak untuk UMKM. Ini kita kawal lewat Peraturan Wali Kota (Perwal),” tegas Arief.
Ia bahkan mendukung penuh usulan mahasiswa terkait audit kinerja DPRD. “Silakan audit kinerja dilakukan. Teman-teman bisa datang ke partai, bisa juga langsung ke DPRD. Kita terbuka,” imbuhnya.
Hingga pukul 13.06 WIB, diskusi antara mahasiswa dan DPRD masih berlangsung dengan hangat. Mahasiswa terus melontarkan pertanyaan kritis, sementara anggota dewan berusaha memberikan jawaban dan solusi atas keresahan yang disampaikan.
