JATIMTIMES - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) kembali menunjukkan perannya sebagai motor gerakan mahasiswa dengan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, pada Kamis (4/9/2025).
Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus hadir untuk menyuarakan keresahan publik melalui gerakan bertajuk “#SelamatkanIndonesia”, sebuah aksi damai yang tidak hanya menagih janji pemerintah dan parlemen, tetapi juga membawa 17 tuntutan mendesak yang harus dipenuhi sebelum 5 September 2025, serta 8 agenda reformasi jangka panjang yang diyakini sebagai langkah penting dalam menyelamatkan arah demokrasi, keadilan sosial, dan masa depan bangsa di tengah gelombang kritik serta krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Baca Juga : Pemkot Malang Serap Aspirasi Driver Ojol Soal Shelter dan BPJS
Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Muzzamil Ihsan, menegaskan bahwa aksi kali ini merupakan bentuk komitmen mahasiswa untuk terus mengawal aspirasi rakyat. Menurutnya, meski sehari sebelumnya perwakilan mahasiswa telah berdialog dengan pimpinan DPR, tekanan publik tetap diperlukan agar tuntutan benar-benar ditindaklanjuti.
“Hasil pertemuan memang DPR berkomitmen untuk membahas dan mempertimbangkan tuntutan, tapi kita tetap akan melakukan aksi damai. Beberapa tuntutan punya tenggat waktu sangat mendesak hingga Jumat (5/9/2025),” jelas Ihsan.
Latar Belakang Aksi BEM SI 4 September 2025
Gagasan “17+8 Tuntutan Rakyat” yang dibawa mahasiswa lahir dari berbagai aspirasi publik. Tuntutan tersebut merupakan gabungan dari kritik di media sosial, petisi online, hingga suara buruh dalam aksi unjuk rasa sebelumnya.
Sejumlah figur publik muda seperti Abigail Muria, Jerome Polin, Salsa Erwina, dan Cheryl Marella ikut menyuarakan aspirasi ini lewat media sosial. Selain itu, 12 Tuntutan Rakyat di Change.org yang ditandatangani lebih dari 40.000 orang, aksi buruh pada 28 Agustus 2025, serta sikap resmi Center for Environmental Law & Climate Justice UI, turut dirangkum dalam agenda perjuangan mahasiswa.
17 Tuntutan Mendesak (Deadline 5 September 2025)
Tuntutan ini ditujukan langsung kepada Presiden, DPR, partai politik, Polri, TNI, serta kementerian terkait. Berikut poin-poin utama:
Untuk Presiden Prabowo
1. Bentuk tim investigasi independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban aksi 28–30 Agustus.
2. Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan ke barak.
Untuk DPR
3. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan tanpa kriminalisasi.
4. Tangkap dan adili aparat yang melakukan kekerasan secara transparan.
5. Hentikan kekerasan oleh polisi dan taati SOP pengendalian massa.
Untuk Ketua Umum Partai Politik
6. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.
7. Publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif.
8. Selidiki harta anggota DPR bermasalah melalui KPK.
9. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
10. Tegakkan sanksi partai untuk kader yang memicu kemarahan publik.
11. Komitmen partai berpihak pada rakyat di tengah krisis.
Untuk TNI
12. Libatkan anggota DPR dalam dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
13. Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
Baca Juga : Nilai Ekspor Produk Jatim Naik 20,96 Persen di Pasar Global
14. Tegaskan komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
Untuk Kementerian Ekonomi dan Ketenagakerjaan
15. Pastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online.
16. Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.
8 Agenda Reformasi Jangka Panjang (Deadline 31 Agustus 2026)
Selain 17 tuntutan mendesak, BEM SI juga membawa agenda reformasi jangka panjang yang menargetkan perubahan struktural di berbagai sektor:
1. Reformasi besar-besaran di DPR.
2. Reformasi partai politik dan penguatan pengawasan eksekutif.
3. Perubahan sistem perpajakan yang lebih adil.
4. Sahkan UU perampasan aset koruptor, perkuat independensi KPK, tegakkan UU Tipikor.
5. Reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.
6. Kembalikan TNI sepenuhnya ke barak.
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
8. Tinjau ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan.
Tekanan Publik Menjelang Deadline
Mahasiswa menilai bahwa 5 September 2025 menjadi tenggat kritis bagi pemerintah dan DPR untuk menunjukkan komitmen nyata terhadap aspirasi rakyat. Bila tidak ada langkah konkret, BEM SI mengisyaratkan akan terus menggelar aksi dengan skala yang lebih besar.
Aksi hari ini sekaligus menjadi simbol bahwa mahasiswa tetap memegang peran sebagai kontrol sosial dan suara kritis rakyat, terutama dalam menjaga demokrasi, keadilan sosial, serta keberpihakan pemerintah pada masyarakat kecil.
