JATIMTIMES - Gelombang demonstrasi kembali mewarnai awal bulan September 2025. Ribuan massa dari berbagai daerah di Indonesia dijadwalkan turun ke jalan pada Senin, 1 September 2025. Rencananya, pusat aksi menyasar gedung-gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di sejumlah provinsi serta Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.
Menurut data yang terhimpun dari berbagai sumber, aksi ini dipicu oleh kombinasi isu nasional dan lokal yang belakangan memanas. Mulai dari penolakan kenaikan tunjangan DPR, desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, reformasi DPR dan Polri, hingga persoalan lingkungan serta transparansi BUMN.
Baca Juga : Ramalan Keuangan Zodiak 1 September 2025, Siapa yang Harus Waspada Pengeluaran Mendadak?
Isu kenaikan tunjangan DPR RI menjadi pemantik kemarahan publik. Banyak elemen masyarakat menilai langkah ini tidak tepat di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit.
Selain itu, publik juga menyoroti lambannya pembahasan RUU Perampasan Aset, padahal regulasi ini dianggap penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
Gelombang aksi juga diperkuat oleh kasus meninggalnya Affan Kurniawan, seorang driver ojek online, dalam unjuk rasa 28 Agustus lalu. Kasus ini menambah daftar panjang tuntutan masyarakat terhadap reformasi Polri dan perlindungan terhadap hak-hak warga sipil.
Rencana Aksi di Berbagai Daerah
Palembang, Sumatera Selatan
Ribuan massa diperkirakan memusatkan aksi di Gedung DPRD Sumsel. Aksi ini semula dijadwalkan 29 Agustus, namun diundur ke 1 September 2025.
Empat tuntutan utama mereka adalah:
1. Menolak realisasi tunjangan tambahan bagi anggota DPR.
2. Mendesak pengesahan segera RUU Perampasan Aset.
3. Menuntut revisi Undang-Undang Pemilu.
4. Mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja DPR.
Pihak kepolisian Sumsel sudah menyiapkan ribuan personel pengamanan untuk mencegah kericuhan.
Kalimantan Selatan
Aliansi “Masyarakat Kalsel Melawan” akan menggelar aksi besar-besaran di depan Gedung DPRD Provinsi Kalsel.
Aliansi ini terdiri dari berbagai elemen, termasuk mahasiswa, buruh, pengemudi ojek online, hingga masyarakat umum. Lima tuntutan besar mereka antara lain:
- Reformasi DPR dan Polri.
- Tolak penetapan Taman Nasional Meratus yang dianggap merugikan masyarakat lokal.
- Transparansi anggaran di tingkat daerah.
- Penegakan hukum yang lebih tegas terhadap kasus korupsi di Kalsel.
- Perlindungan hak-hak pekerja dan ojek online.
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Di Yogyakarta, aksi akan berlangsung di kantor DPRD DIY. Pemerintah Daerah setempat menyatakan sudah melakukan persiapan, termasuk menggandeng tokoh masyarakat dan organisasi mahasiswa.
Langkah ini diambil mengingat sebelumnya sempat terjadi kericuhan pada demonstrasi akhir Agustus lalu. Koordinasi intensif dilakukan agar aksi tetap damai dan kondusif.
Jakarta
Ibu kota diperkirakan menjadi pusat perhatian aksi besar ini. Dari Pati, Jawa Tengah, ratusan warga dilaporkan sudah menyiapkan 10 bus untuk berangkat ke Jakarta. Mereka akan menggelar unjuk rasa di depan Gedung KPK.
Selain itu, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) juga mengumumkan aksi bertajuk “Indonesia (C)emas 2025 Jilid II”. Untuk tanggal pasti rencana aksi ini belum ditentukan, bahkan ada juga yang menyebut aksi ini batal digelar.
Terlepas dari semua itu, aksi ini membawa 11 tuntutan besar yang dianggap mewakili keresahan publik secara nasional.
11 Tuntutan Besar Aksi "Indonesia (C)emas 2025 Jilid II"
Berikut poin-poin tuntutan yang menjadi sorotan utama:
1. Sahkan RUU Perampasan Aset secepatnya.
2. Pecat anggota DPR yang terbukti menghina rakyat; audit harta kekayaan mereka oleh KPK.
3. Bebaskan peserta aksi yang ditangkap pada demo 25, 28, dan 29 Agustus 2025.
4. Reformasi DPR secara menyeluruh:
- Audit transparan lewat badan independen.
- Rampingkan jumlah anggota DPR dan anggarannya.
- Tolak mantan napi korupsi menjadi anggota DPR maupun BUMN.
- Hapus perlakuan istimewa bagi anggota DPR, seperti PPh 21 yang ditanggung negara, pengawalan khusus, hingga pensiun seumur hidup.
- Sidang DPR wajib disiarkan live untuk masyarakat.
Baca Juga : Harga BBM Pertamina Turun Mulai 1 September 2025, Berikut Daftarnya di Semua Wilayah
5. Turunkan gaji dan tunjangan DPR maksimal 5 kali UMR dengan transparansi jelas.
6. Terapkan KPI (Key Performance Indicator) bagi anggota DPR sebagai tolok ukur kinerja.
7. Audit menyeluruh terhadap BUMN untuk memastikan profitabilitas dan kontribusi ke APBN.
8. Batalkan rencana kenaikan pajak yang dianggap memberatkan rakyat.
9. Usut tuntas kematian Affan Kurniawan, termasuk pencopotan Kapolri bila terbukti lalai.
10. Naikkan standar gaji guru agar lebih layak dan merata di seluruh Indonesia.
11. Reformasi Polri agar lebih profesional, transparan, dan berpihak kepada rakyat.
Usulan Reformasi DPR dari Aksi Massa
Selain 11 tuntutan, aksi ini juga membawa syarat baru bagi calon anggota DPR, di antaranya:
- Pendidikan minimal S1/sederajat.
- Kemampuan bahasa asing dengan skor TOEFL minimal 500.
- Latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang komisi.
- Tes kapabilitas layaknya PNS atau pegawai BUMN, termasuk tes IQ, EQ, dan AQ.
Antisipasi Aparat dan Pemerintah
Aparat kepolisian di berbagai daerah sudah menyiapkan strategi pengamanan. Imbauan juga diberikan kepada peserta aksi agar menyampaikan aspirasi dengan damai.
Di beberapa wilayah, seperti Jawa Timur, muncul seruan agar kegiatan belajar mengajar dialihkan ke daring untuk mengantisipasi potensi kerawanan dan benturan di lapangan.
Aksi demo serentak 1 September 2025 diprediksi menjadi salah satu yang terbesar sepanjang tahun, setelah gelombang unjuk rasa di akhir Agustus.
Dengan fokus pada isu tunjangan DPR, RUU Perampasan Aset, dan reformasi lembaga negara, serta didorong kasus tragis yang menewaskan Affan Kurniawan, aksi ini diperkirakan mendapat perhatian luas dari publik.
Jika berjalan damai, aksi ini bisa menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan mendorong perubahan nyata dalam sistem politik dan hukum di Indonesia.
