JATIMTIMES - Angkutan kota (angkot) di Kota Malang mendapat peluang baru untuk tetap bertahan di tengah perubahan sistem transportasi publik. Program angkutan pelajar yang segera berjalan diharapkan bisa menjadi ruang baru bagi angkot untuk terus beroperasi.
Program tersebut dijadwalkan mulai berjalan Rabu mendatang. Sebanyak 15 rute disiapkan dengan mengombinasikan rute Bus Halokes dan trayek angkot yang sudah ada.
Baca Juga : Warga di Lamongan Bersuara, KDKMP Diminta Sejahterakan Masyarakat
Bagi koperasi dan pengemudi angkot, skema ini menjadi salah satu harapan untuk menjaga keberlangsungan operasional armada. Sebab, keterlibatan dalam layanan publik yang dibiayai pemerintah memberikan kepastian aktivitas yang selama ini tidak selalu didapatkan dari penumpang reguler.
Sekretaris Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Malang Purwono Tjokro Darsono mengatakan, persiapan program kini memasuki tahap akhir. Tinggal menyelesaikan audit koperasi oleh pihak eksternal sesuai ketentuan dalam peraturan wali kota (perwali).
"Kami upayakan Senin ini audit koperasi segera selesai. Kemungkinan Rabu mulai berjalan," ujarnya.
Menurut pria yang akrab disapa Ipung itu, angkutan pelajar juga memberikan pola layanan baru bagi pengemudi. Mereka tidak hanya dituntut mengantarkan siswa, tetapi juga menjaga keamanan selama perjalanan serta membangun komunikasi dengan wali murid.
"Termasuk nanti driver harus aktif untuk berkomunikasi dengan wali murid," tandasnya.
Untuk memastikan layanan berjalan sesuai ketentuan, armada yang terpilih telah dipasangi stiker khusus angkutan pelajar gratis. Kendaraan juga dilengkapi GPS yang terhubung dengan aplikasi pemantauan bantuan Pemprov Jatim.
Namun, program tersebut baru mencakup 15 rute dan armada tertentu. Karena itu, harapan yang muncul di kalangan angkot tidak hanya soal bisa mengikuti program, tetapi juga adanya kepastian mengenai ruang angkot dalam sistem transportasi Kota Malang secara berkelanjutan.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang Widjaja Saleh Putra mengatakan, persiapan dari sisi Pemkot Malang telah rampung. Pemerintah kini menunggu kesiapan akhir koperasi, khususnya penyelesaian audit.
"Audit itu wajib untuk memastikan pengawasan dan pelaporan dari koperasi bisa berjalan dengan baik," ucapnya.
Dishub memastikan armada yang masuk dalam program memenuhi persyaratan keselamatan. Kendaraan harus memiliki perizinan yang berlaku dan dinyatakan layak jalan melalui Uji KIR.
Program angkutan pelajar tersebut mendapat alokasi anggaran sekitar Rp1,9 miliar. Dengan 15 rute yang disiapkan, program ini menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam menyediakan transportasi bagi pelajar sekaligus memberi ruang bagi angkot untuk tetap mengambil peran.
Pertanyaannya, apakah angkutan pelajar hanya menjadi solusi sementara bagi sebagian armada, atau justru menjadi awal dari model baru transportasi yang mampu memberi masa depan lebih jelas bagi angkot Kota Malang?
Kepastian itu menjadi penting agar angkot tidak hanya mendapat kesempatan beroperasi ketika masuk dalam program pemerintah, tetapi tetap memiliki posisi yang jelas sebagai bagian dari sistem transportasi publik Kota Malang.
