JATIMTIMES - Fenomena sekolah dasar (SD) negeri yang kekurangan peserta didik masih menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang. Untuk mengantisipasi kursi kosong pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026/2027, Disdikbud membuka peluang bagi calon siswa dari luar Kota Malang untuk mendaftar di SD negeri yang belum memenuhi kuota.
Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, mengatakan kebijakan tersebut hanya berlaku setelah seluruh tahapan SPMB selesai dan masih terdapat sekolah yang jumlah murid barunya belum memenuhi pagu yang ditetapkan.
Baca Juga : SPMB di Lamongan, Orang Tua Dihimbau Tetap Dampingi Putra Putrinya
Langkah itu diambil menyusul masih adanya SD negeri yang minim peminat. Pada tahun ajaran sebelumnya, misalnya, SDN Jatimulyo hanya memperoleh empat siswa baru selama masa penerimaan peserta didik.
“Yang jelas untuk tahun ini teman-teman guru sudah berkoordinasi dan sosialisasi ke RT, RW, kemudian keliling ke TK-TK terdekat. Insyaallah mudah-mudahan tahun ini terisi sesuai pagu semuanya,” ujar Suwarjana, Selasa (2/6/2026).
Menurut dia, apabila setelah SPMB ditutup kuota sekolah masih belum terpenuhi, maka sekolah diperbolehkan menerima siswa dari luar wilayah domisili, termasuk dari Kabupaten Malang dan daerah lain di sekitar Kota Malang.
“Siapapun boleh sebenarnya. Walaupun nanti SPMB sudah ditutup, kalau memang pagunya belum memenuhi, untuk SD boleh dimasuki dari manapun jauhnya domisili siswa,” katanya.
Meski demikian, Disdikbud menegaskan bahwa prioritas utama tetap diberikan kepada calon peserta didik yang tinggal di sekitar lingkungan sekolah. Penerimaan siswa luar daerah hanya menjadi alternatif untuk menghindari kekurangan murid di sekolah tertentu.
Di sisi lain, Disdikbud juga menghadapi persoalan pemerataan peserta didik pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Keluhan mengenai minimnya jumlah pendaftar tidak hanya datang dari SD negeri tertentu, tetapi juga dari sejumlah sekolah swasta yang setiap tahun harus bersaing memperebutkan siswa baru.
Namun, Suwarjana menilai peluang sekolah swasta masih cukup terbuka. Berdasarkan data Disdikbud, jumlah lulusan SD dan madrasah ibtidaiyah (MI) tahun ini mencapai sekitar 13 ribu siswa, sedangkan kapasitas SMP negeri hanya sekitar 7 ribu kursi.
Baca Juga : Kecam Tuntutan Ringan Kasus Air Keras Andrie Yunus dan Siswa SMP di Medan, Koalisi Sipil Gugat UU TNI ke MK
“Lulusan SD itu ada 13.000 sekian, kami di SMP negeri hanya menerima 7.000 sekian. Berarti separuhnya bisa ke swasta, sehingga upaya yang bisa kami lakukan adalah membatasi pagu untuk sekolah negeri,” jelasnya.
Karena itu, menurut Suwarjana, keberhasilan sekolah swasta memperoleh peserta didik pada akhirnya bergantung pada kemampuan masing-masing lembaga dalam membangun kepercayaan masyarakat.
“Selanjutnya kami kembalikan lagi ke teman-teman yayasan dan perguruan, bagaimana upayanya untuk bisa menarik minat masyarakat dan membuat masyarakat percaya terhadap lembaganya,” katanya.
Menjelang pembukaan pendaftaran SPMB pada 8 Juni mendatang, Disdikbud juga menyiapkan posko pengaduan untuk menampung keluhan masyarakat, terutama terkait jalur domisili yang selama ini kerap memunculkan protes.
“Kalau nanti ada siswa atau orangtua yang merasa rumahnya lebih dekat tetapi tidak diterima, sementara yang lebih jauh diterima, silakan ke posko aduan kami. Kami bantu solusinya di sana,” pungkasnya.
