JATIMTIMES – Dalam momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 ini, Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Puguh Wiji Pamungkas, mengingatkan masih adanya ketimpangan kualitas dan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah pelosok.
Kondisi tersebut dinilai menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera dituntaskan pemerintah daerah. Puguh menegaskan, pemerataan pendidikan tidak cukup hanya diukur dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tetapi juga harus dilihat dari kualitas akses pendidikan yang benar-benar dirasakan masyarakat di lapangan.
Baca Juga : Permenaker Outsourcing Jadi Kado May Day 2026, Disnaker Kota Malang Siap Bahas di Forum Tripartit
“Di daerah pelosok, akses dan kualitas pendidikan sangat berbeda dengan di perkotaan. Ini yang harus menjadi fokus kebijakan pemerintah,” ujar Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim ini, Sabtu (2/5/2026).
Selain ketimpangan antarwilayah, Puguh juga menilai kualitas pendidikan di Jawa Timur masih belum ideal. Ia menyoroti angka harapan lama sekolah yang telah berada di kisaran 13 tahun, namun belum sepenuhnya tercermin dalam realitas pendidikan masyarakat.
“Kalau kita lihat lebih detail, aspek pendidikan kita masih jauh dari ideal. Harapan lama sekolah di Jawa Timur sekitar 13 tahun, tetapi realitasnya masih sangat sedikit anak-anak yang benar-benar menempuh pendidikan hingga jenjang tinggi,” katanya.
Tak hanya itu, rata-rata lama sekolah masyarakat Jawa Timur yang masih berada di kisaran 8 tahun juga dinilai menjadi alarm serius. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan pendidikan dasar sembilan tahun pun belum sepenuhnya tuntas.
“Ini menjadi catatan serius. Artinya, pendidikan dasar sembilan tahun saja belum sepenuhnya tuntas di lapangan,” tegas legislator asal Dapil Malang Raya itu.
Puguh juga menyoroti keterbatasan daya tampung sekolah negeri, khususnya di jenjang SMA dan SMK, yang belum sebanding dengan jumlah lulusan SMP setiap tahun. Akibatnya, tidak sedikit siswa yang menghadapi kendala untuk melanjutkan pendidikan.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada sekolah negeri, tetapi juga memastikan sekolah swasta dapat diakses masyarakat dengan biaya terjangkau dan kualitas pendidikan yang memadai.
Baca Juga : Peringati Hardiknas 2026, Wali Kota Surabaya Gaungkan Pendidikan untuk Semua
“Pemerintah harus hadir menjamin akses pendidikan, bukan hanya di sekolah negeri, tetapi juga memastikan sekolah swasta bisa diakses dengan mudah dan terjangkau,” jelasnya.
Lebih jauh, Puguh menekankan pentingnya memastikan keberlanjutan pendidikan dari satu jenjang ke jenjang berikutnya agar tidak ada anak yang putus sekolah karena persoalan akses atau biaya.
“Harus dipastikan anak lulus SD bisa lanjut SMP, lulus SMP bisa lanjut SMA, dan lulus SMA punya kesempatan ke perguruan tinggi. Itu yang harus jadi fokus utama,” ujarnya.
Menurut Puguh, Hardiknas 2026 harus menjadi momentum refleksi sekaligus pembenahan kebijakan pendidikan di Jawa Timur, agar akses pendidikan semakin merata, kualitas layanan meningkat, dan generasi muda memiliki daya saing yang lebih kuat di masa depan.
