JATIMTIMES - Upaya percepatan sertifikasi tanah di Malang Raya terus didorong DPR RI. Aspirasi ini banyak disampaikan masyarakat, khususnya dari Kabupaten Malang.
Anggota Komisi II DPR RI Dapil Malang Raya, Ahmad Irawan, menyebut sertifikasi tanah masih tertinggal. Saat ini, baru sekitar 40 persen bidang tanah tersertifikasi di Kabupaten Malang.
Baca Juga : Fraksi PKS Jatim Soroti Fenomena Growth Without Equity: Basis Ekonomi Rakyat Masih Rentan
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan Kota Malang dan Kota Batu. Pemetaan bidang tanah di dua daerah itu relatif lengkap, meski sertifikasi tetap perlu ditingkatkan.
“Ini terus kami dorong karena Malang Raya merupakan daerah wisata, kota pendidikan, dan memiliki dinamika ekonomi tinggi,” jelasnya saat ditemui pada Kamis (9/4/2026) malam.
Menurutnya, kepastian hukum atas tanah sangat penting bagi investasi. Hal itu juga melindungi masyarakat dari potensi konflik agraria.
Ia mengungkapkan kendala utama percepatan sertifikasi berasal dari keterbatasan kuota nasional. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap harus dibagi ke seluruh daerah.
Meski begitu, Kabupaten Malang mendapat kuota sekitar 50 ribu sertifikasi tahun ini. Pemerintah juga mendorong pemetaan melalui dukungan program internasional seperti ILAPS.
“Minimal dipetakan dulu, kemudian disertifikasi. Ini yang terus kami dorong agar semua kecamatan bisa terjangkau,” ujarnya.
Ahmad Irawan menargetkan peningkatan signifikan selama masa jabatannya hingga 2029. Ia berharap capaian sertifikasi bisa melampaui 50 persen.
“Mudah-mudahan bisa di atas 50 persen, syukur-syukur bisa 70 sampai 80 persen, bahkan kalau bisa lengkap,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut dihadiri berbagai elemen masyarakat Malang Raya. Acara ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi pasca Idulfitri.
Baca Juga : Longsor Terjang Payung 3, Tebing 12 Meter Ambrol Sempat Tutup Badan Jalan Jalur Batu-Malang
“Selain halalbihalal, ini juga silaturahmi dengan tokoh masyarakat dan mitra,” ujar Ahmad Irawan.
Ia juga menggelar sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat. Menurutnya, edukasi ini penting untuk meningkatkan partisipasi demokrasi.
Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya hubungan wakil rakyat dan masyarakat. Ia membuka ruang kritik terhadap kinerjanya.
“Intinya silaturahmi, saling memaafkan, dan menjaga hubungan antara rakyat dan wakil rakyat,” katanya.
Ia menegaskan komitmennya mengawal program pemerintah secara transparan. Ia memastikan penggunaan anggaran negara harus tepat sasaran.
“Itu komitmen pribadi saya. Program ini menggunakan uang negara dari pajak rakyat,” tegasnya.
