JATIMTIMES - Pemerintah Kota Blitar menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Selasa (10/2/2026). Forum ini menjadi ruang strategis untuk menjaring aspirasi masyarakat sekaligus menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebutuhan riil warga di tengah dinamika fiskal dan tantangan pembangunan yang kian kompleks.
Wali Kota Blitar H. Syauqul Muhibbin, S.H.I., yang akrab disapa Mas Ibin, menegaskan bahwa FKP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan kebijakan pembangunan berjalan inklusif, terukur, dan berkelanjutan.
Baca Juga : Demi Kemandirian, Program RT Berkelas Diusulkan untuk Bentuk BUMRT
“Forum ini adalah ruang dialog terbuka. Kita ingin seluruh pemangku kepentingan terlibat aktif dalam merumuskan arah pembangunan Kota Blitar tahun 2027,” kata Mas Ibin saat membuka forum.
Mas Ibin menekankan bahwa pelaksanaan FKP selaras dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang memberi ruang luas bagi partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Menurut dia, aspirasi masyarakat menjadi fondasi utama agar RKPD tidak berhenti pada dokumen formal, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan warga.
“Tahun 2027 berada dalam fase strategis perencanaan jangka menengah. Karena itu, seluruh ide, gagasan, bahkan perbedaan pendapat harus kita kelola sebagai energi untuk menyatukan arah pembangunan,” ujarnya.
Arah Kebijakan: SDM, Ekonomi Lokal, dan Infrastruktur
Dalam forum tersebut, Wali Kota Blitar Mas Ibin memaparkan fokus kebijakan pembangunan Kota Blitar tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat identitas Kota Patria. Prioritas pembangunan mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan akses dan mutu pendidikan, layanan kesehatan yang terintegrasi dan responsif, transformasi ekonomi berbasis potensi lokal, serta optimalisasi sektor pariwisata.
“Forum konsultasi publik ini menjadi wadah penting untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan agar kebijakan pembangunan benar benar selaras dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Mas Ibin dalam sambutannya.
Selain itu, Pemkot Blitar juga menaruh perhatian pada pembangunan infrastruktur dan lingkungan, termasuk pemeliharaan jalan, perbaikan drainase untuk pencegahan banjir, penataan ruang terbuka hijau, peningkatan kualitas hunian dan sanitasi masyarakat berpenghasilan rendah, hingga percepatan reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik berbasis smart city.
Mas Ibin menegaskan, seluruh arah kebijakan tersebut dirumuskan dalam semangat kolaborasi dan keberlanjutan. “Kita menuangkan ide dan gagasan bahkan silangan pendapat pasti terjadi. Namun semua itu merupakan upaya dan komitmen bersama untuk memadukan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar,” katanya.
Capaian Kinerja Pembangunan 2024–2025
Mas Ibin juga memaparkan capaian kinerja pembangunan Kota Blitar periode 2024–2025. Prevalensi stunting berhasil ditekan dari 11,4 persen pada 2024 menjadi target 9,69 persen pada 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 81,44 menjadi 82,03. Tingkat pengangguran terbuka turun dari 5,11 persen menjadi 4,28 persen, sementara tingkat kemiskinan ditekan dari 6,75 persen menjadi 6,60 persen.
“Angka-angka ini menunjukkan bahwa kerja bersama mulai membuahkan hasil. Namun tantangannya ke depan justru semakin besar,” kata Mas Ibin.
Tekanan Fiskal dan Strategi Efisiensi Anggaran
Salah satu tantangan utama yang disoroti adalah penurunan kapasitas fiskal daerah. APBD Kota Blitar tercatat turun dari Rp 956 miliar pada 2025 menjadi Rp 830 miliar pada 2026, berkurang sekitar Rp 126 miliar akibat penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini mendorong Pemkot Blitar menerapkan strategi efisiensi dan penajaman prioritas pembangunan.
“Kita harus berani melakukan efisiensi belanja yang tidak produktif, sekaligus memastikan anggaran difokuskan pada sektor-sektor yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas Mas Ibin.
Baca Juga : Kasus TBC Tinggi, Dinkes Lamongan Gencarkan Screening
Sejumlah pos belanja yang dinilai tidak efisien menjadi sasaran penghematan. Sebaliknya, belanja diarahkan pada program yang telah menunjukkan kinerja positif seperti RT Keren atau Karya Mas serta pembangunan fasilitas yang berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah. Fasilitas tersebut antara lain digital parking gate, Sirkuit Bung Karno, Edupark Joko Pangon, Blitar Trade Center, gedung serba guna Mastrip, Waterpark Sumber Udel Reborn, pembentukan BUMD baru, serta reformasi pasar tradisional yang akan dikembangkan lebih lanjut.
Bapperinda: Masukan Publik Tetap Dibuka
Kepala Bapperinda Kota Blitar, Tri Iman Prasetyowanto, menjelaskan bahwa FKP menjadi tahapan penting dalam penyusunan RKPD sebelum memasuki Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
“Hari ini hadir Forkopimda, seluruh OPD, DPRD, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pemuda, forum anak, penyandang disabilitas, hingga perguruan tinggi. Ini menunjukkan bahwa perencanaan kita benar-benar partisipatif,” ujarnya.
Tri Iman menambahkan, meski FKP telah digelar, masyarakat masih memiliki ruang untuk memberikan masukan. “Setelah forum ini, kami masih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan. Bisa melalui media sosial Pemda, Instagram Bapperinda, atau datang langsung ke kantor,” katanya.
Ia menyebutkan bahwa masukan publik akan disempurnakan sebelum RKPD 2027 dibahas dalam Musrenbang yang direncanakan berlangsung pada 10 Maret 2026.
Komitmen Bersama Menuju RKPD 2027
Mas Ibin menutup forum dengan ajakan kepada seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk menjaga konsistensi terhadap dokumen perencanaan yang telah disepakati.
“Dokumen ini adalah komitmen bersama. Konsekuensinya, kita semua harus bekerja dengan optimisme dan etos kerja yang lebih tinggi demi Kota Blitar yang maju, sehat, dan sejahtera,” kata dia.
