JATIMTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memerhatikan angkutan kota (angkot) sebagai moda transportasi publik. Sekretaris Komisi C Achmad Wanedi mengatakan, upaya tersebut dengan mengarahkan berbagai program untuk dapat meningkatkan pamor terhadap angkot di Kota Malang.
Wanedi menilai saat ini keberadaan angkot di Kota Malang ibarat hidup segan mati tak mau. Apalagi dengan hadirnya transportasi online, membuat angkot juga seakan beradu dengan perkembangan zaman. "Angkot Kota Malang hari ini itu ibarat hidup segan mati tak mau. Tentu kalah bersaing dengan transportasi online," ujar Wanedi.
Baca Juga : Ribuan Kader dan Alumni GMNI Jawa Tengah Ziarah ke Makam Bung Karno di Blitar
Dirinya menilai bahwa selama ini kebijakan Pemkot Malang terkait keberadaan angkot masih kurang optimal. Dirinya mencontohkan seperti subsidi angkot. Buktinya, keberadaan angkot pasif lebih banyak dari pada angkot yang aktif.
"Kita perlu duduk bersama untuk merancang masa depan angkot ini. Memang masalah Kota Malang ini kan salah satunya adalah kemacetan. Otomatis, ke depan transportasi umum ini lah yang harus ditata," terang politisi PDI Perjuangan ini.
Selain itu, ia menyarankan agar angkot yang aktif dan pasif dapat dipilah. Pemilahan ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk dapat memberikan bantuan. Bahkan tak menutup kemungkinan, bantuan dilakukan dengan melakukan peremajaan armada atau modifikasi.
"Bagaimanapun keberadaan angkot harus kita perjuangkan. Karena kalau dibiarkan, mereka (sopir angkot) tak akan mendapat kehidupan yang layak," tutur Wanedi.
Baca Juga : Diskop UKM Jatim Ajak Koperasi Pondok Pesantren Perkuat Aspek Kelembagaan
Apalagi, dari laporan yang ia terima, ternyata masih banyak masyarakat Kota Malang yang menggantungkan hidupnya dengan berprofesi sebagai sopir angkot. "Kasihan mereka, kalau masih dibiarkan seperti ini ya bisa mati pelan pelan," imbuh Wanedi.
