JATIMTIMES – DPRD Kota Blitar bersama Pemerintah Kota Blitar menegaskan komitmen bersama untuk menjaga arah pembangunan tetap produktif di tengah penurunan kapasitas fiskal daerah. Hal itu mengemuka dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi dan Tanggapan Wali Kota atas Raperda APBD 2026, Senin (17/11/2025).
Ketua DPRD Kota Blitar dr Syahrul Alim menyampaikan bahwa paripurna hari ini menjadi titik krusial sebelum pembahasan teknis di Badan Anggaran. Ia menyebut, seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan terkait sejumlah program strategis yang akan menjadi fokus pembangunan kota tahun depan.
Baca Juga : Sebut Maling, RDP DPRD Jember Memanas Usai Pemutaran Video yang Singgung Sidak Komisi B dan C
“Tadi sudah disampaikan beberapa hal penting. Termasuk rencana pembangunan sirkuit, penguatan pengelolaan sampah oleh DLH, dan sejumlah proyek strategis lainnya,” ujar Syahrul.
Dia menambahkan bahwa wali kota menegaskan pentingnya pembangunan berbasis kebutuhan yang terukur. Pemerintah diminta memastikan setiap proyek telah dihitung secara cermat, termasuk beban operasional dan kemampuan aset tersebut menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD).
Syahrul mencontohkan rencana pembangunan sirkuit yang menjadi salah satu agenda besar Pemkot Blitar. “Kalau sirkuit itu dibangun, harus dihitung potensi PAD-nya. Berapa kontribusi yang bisa masuk ke kas daerah. Jadi, tidak hanya membangun fisik, tapi harus produktif,” ujarnya.
Setelah paripurna ini, DPRD segera masuk ke tahap pembahasan intensif di Banggar dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Syahrul menegaskan seluruh agenda akan dikebut. “Kita mulai siang malam. Harapannya 25 November sudah penetapan APBD 2026. Karena batas waktunya 30 hari sebelum akhir tahun anggaran,” katanya.
Dalam sambutannya, Wali Kota Blitar H Syauqul Muhibbin menegaskan bahwa APBD 2026 disusun dengan ruang fiskal yang lebih terbatas. Penurunan dana transfer ke daerah berdampak langsung pada kemampuan belanja daerah. “APBD kita menurun lebih dari 17 persen atau sekitar Rp140 miliar,” ujar wali kota. Ia menilai situasi ini bukan sebatas persoalan teknis, melainkan tantangan arah pembangunan kota ke depan.
Wali kota yang akrab disapa Mas Ibin itu mengatakan dalam forum paripurna bahwa pemerintah harus berpikir lebih kreatif untuk menjaga perputaran ekonomi daerah. “Ketika kemampuan belanja pemerintah turun, maka daerah harus berani keluar dari zona nyaman. Ekonomi harus terus bergerak, tidak stagnan, dan bertumpu pada sektor produktif,” kata Mas Ibin.
Karena itu, pemkot menerapkan strategi penguatan PAD sebagai penggerak utama kemandirian fiskal. Berbagai langkah dirancang, mulai dari perbaikan tata kelola pajak dan retribusi, pembenahan parkir, optimalisasi aset daerah, hingga penguatan BUMD. Salah satu agenda besar adalah pengembangan aset-aset strategis seperti pusat perdagangan, destinasi wisata baru, dan sarana olahraga komersial. “Aset harus produktif, menghasilkan PAD, bukan menjadi beban,” tegas wali kota.
Tidak hanya pendapatan. Sisi belanja juga direstrukturisasi. Pemkot menerapkan paradigma baru belanja produktif. Anggaran kegiatan yang tidak berdampak langsung seperti perjalanan dinas, konsumsi kegiatan, dan belanja seremonial dipangkas. Pemkot bahkan harus menurunkan tambahan penghasilan pegawai hingga 15 persen untuk menjaga ruang fiskal tetap sehat.
Belanja modal menjadi prioritas. Infrastruktur yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja akan mendapat porsi lebih besar. “Belanja rutin harus bergeser menjadi belanja investasi,” ujar wali kota. Setiap proyek baru wajib dihitung cost and benefit-nya agar tidak menimbulkan beban operasional berlebih bagi APBD.
Baca Juga : Pemprov Dukung Revisi Perda Trantibum yang Diinisiasi DPRD Jatim, Ini Alasannya
Dalam bidang perlindungan sosial, wali kota menegaskan program Rastrada tetap berjalan. Namun jumlah penerima akan dikalibrasi ulang untuk memastikan tepat sasaran, mengingat penyesuaian kebijakan perlindungan sosial dari pemerintah pusat. Rastrada disinergikan dengan program lain seperti Berkat Sae, Home Care lansia, bantuan yatim, dan disabilitas. Pemkot juga menambah porsi pelatihan keterampilan untuk mendorong warga penerima manfaat keluar dari garis kemiskinan secara permanen.
Data BPS yang dibacakan wali kota menyebut angka kemiskinan Kota Blitar per Maret 2025 berada pada level 6,60 persen atau 9.690 jiwa. Angka itu turun dari tahun sebelumnya. “Seluruh warga miskin telah mendapat akses bantuan sosial. Program Pemkot adalah buffer untuk memastikan warga tidak jatuh lebih dalam,” ujarnya.
Program Karyamas, yang merupakan transformasi dari RT Keren, juga dibahas. Program ini memperluas partisipasi warga hingga tingkat kelurahan. Namun keterbatasan APBD membuat alokasinya harus disesuaikan.
“Penurunan anggaran bukan karena mengurangi volume program, tetapi karena skala prioritas yang lebih ketat,” jelas wali kota dalam paparan resmi.
Rapat paripurna ditutup dengan penegasan komitmen bersama DPRD dan pemkot untuk menuntaskan pembahasan APBD 2026 tepat waktu. Kedua lembaga sepakat bahwa kemandirian fiskal adalah fondasi utama agar pembangunan Kota Blitar tetap bergerak produktif meski berada dalam tekanan fiskal.
“Kami satu suara. Yang penting APBD 2026 tetap fokus pada kebutuhan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Syahrul Alim.
Pemerintah dan DPRD optimistis, dengan sinergi lintas lembaga dan kerja maraton, APBD 2026 akan menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas ekonomi serta memperkuat pembangunan Kota Blitar secara berkelanjutan.
