JATIMTIMES – Kondisi sistem penyediaan air minum di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dan belum merata. Akses terhadap air layak minum dinilai belum optimal, terutama di daerah padat penduduk dan wilayah terpencil.
Meskipun pemerintah terus berupaya memperluas cakupan air bersih, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam ketersediaan air minum aman bagi masyarakat.
Baca Juga : Laka Bus Vs Motor di Gilang, Polisi Tersangkakan Sopir Bus Harapan Jaya
Data Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menunjukkan masih ada sekitar 28 juta penduduk Indonesia yang kesulitan mendapatkan air bersih hingga Maret 2025.
Sekretaris Kemenko Infrastruktur, Ayodhia Kalake, menyebut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan 2,2 miliar orang di dunia belum memiliki akses air minum layak dan 3,5 miliar belum memiliki sanitasi yang memadai pada 2024.
“Sekitar 28 juta warga Indonesia masih harus mendapat perhatian serius dalam akses air bersih setiap hari,” ujarnya dalam webinar Air untuk Negeri beberapa waktu lalu.
Ayodhia menambahkan, 80 persen pasokan air di Indonesia digunakan untuk sektor pertanian, sementara lebih dari 50 persen sumber air berpotensi tercemar. Kondisi ini, katanya, menjadi tantangan besar di tengah upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional sebagaimana visi Presiden Prabowo Subianto.
Dalam acara yang sama, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa indeks kualitas air nasional pada 2024 masih berada di angka 51,78, di bawah target nasional. Ia menyoroti enam dari sepuluh provinsi dengan kualitas air terendah berada di Pulau Jawa — wilayah dengan kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi tertinggi. Sungai-sungai strategis seperti Citarum, Brantas, Musi, dan Batanghari, menurutnya, juga menunjukkan tren penurunan kualitas dalam tiga tahun terakhir.
Hanif menjelaskan, ketimpangan pasokan air bersih juga terjadi antarwilayah. Pulau Jawa memiliki indeks pemanfaatan air hanya 0,27 meski kebutuhan air untuk pangan mencapai lebih dari 30 ribu juta meter kubik per tahun.
“Sementara di Papua, indeksnya mencapai 1,89, artinya ketersediaan air di sana jauh lebih besar tetapi belum termanfaatkan optimal,” ucapnya.
Terpisah Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono menyampaikan jika cakupan SPAM kita di Indonesia masih belum ideal. "Di Jawa Barat saja, yang dekat dengan Jakarta, baru sekitar 20 persen. Di Bandung sekitar 70 persen, tapi hampir 100 persen air minum itu tidak bisa langsung diminum. Kondisinya hampir sama di semua wilayah,” ujar BHS sapaan akrabnya.
Baca Juga : Tok! DPRD Jatim dan Pemprov Setujui APBD 2026
BHS baru saja menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bertema Standardisasi Bahan Baku Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) bersama Kemenperin, BSKJI, dan sejumlah pelaku industri air minum.
Ia menilai, air minum merupakan kebutuhan pokok yang harus tersedia bagi seluruh warga negara. Karena itu, BHS menyampaikan apresiasi terhadap beberapa minuman kemasan yang dinilainya telah berperan penting dalam menyediakan air layak minum bagi masyarakat Indonesia.
Dia kemudian mencontohkan tentang Aqua. Selain menyediakan air minum berkualitas, menurut Bambang, juga memberi kontribusi besar bagi perekonomian nasional.
Dari sekitar 67 juta UMKM di Indonesia, 80 persen di antaranya menjual air minum Aqua. “Bayangkan berapa banyak tenaga kerja yang terserap dan multiplier effect yang dihasilkan. Kehadiran AQUA membantu masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil yang menjual makanan dan minuman sehari-hari,” ujarnya.
BHS juga masih menaruh kepercayaan terhadap hasil penelitian para pakar hidrogeologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang membuktikan bahwa sumber air Aqua berasal dari air pegunungan alami dan telah melalui kajian ilmiah mendalam.
