JATIMTIMES - Polemik tayangan Trans7 yang mendiskreditkan kiai dan pondok pesantren masih terus berlanjut di Jawa Timur. Massa dari GP Ansor, Banser, IPNU, dan Pagar Nusa Surabaya, melakukan demo, Kamis (16/10) siang.
Massa yang mayoritas dari dari GP Ansor dan Banser Surabaya ini awalnya berkumpul di Taman Apsari depan Gedung Negara Grahadi. Di sana massa berkumpul sekitar pukul 13.00 WIB.
Baca Juga : Revisi Perda BUMD, Komisi C DPRD Jatim Ungkap Perubahan Ketentuan Modal hingga Laba
Di sana massa sempat melakukan aksi dan orasi. Sekitar satu jam kemudian massa bergeser ke kantor Trans 7 Biro Jawa Timur yang tak jauh dari lokasi kumpul titik awal di Jalan Yos Sudarso. Setibanya di depan kantor Trans 7 yang berhadapan dengan Balai Pemuda ini massa membentangkan banner Boikot Trans 7.
Jazuli salah satu orator menyampaikan jika yang berani melecehkan kiai hanya PKI dan HTI saja. "Apalagi menyinggung Kiai Romo Anwar Mansyur. Beliau ini adalah Rais Syuriah," ujarnya.
Tak lama kemudian massa sempat bersitegang di sana. Ini karena massa hendak menyegel kantor biro Trans 7 Jawa Timur. Kehendak massa ini bulat dan tidak ingin dinego ataupun digagalkan.
Massa pun meminta agar semua yang ada di kantor agar keluar. Kemudian tepat pada pukul 16.00 WIB massa menyegel kantor dengan gembok dan rantai. "Siapapun yang masuk ke dalam bukan perwakilan kami. Kami tidak ingin masuk dan melakukan negosiasi di dalam. Karena kalau masuk nanti diframing buruk lagi, mencuri dan sebagainya," teriak salah satu orator yang kemudian diamini oleh massa.
Pada saat demo ini juga sempat dihadiri oleh beberapa anggota DPRD Surabaya yang juga ikut mendukung adanya penyegelan. Yaitu, Muhaimin dari Fraksi PPP, M. Saiffudin dari Fraksi Demokrat dan Tubagus dari Fraksi PKB. Ketiganya merasa tergerak karena kiai dan pesantren yang jadi simbol Islam Nusantara dilecehkan.
Di tempat yang sama Koordinator aksi, Assyiqun, menambahkan penyegelan dilakukan setelah tuntutan massa tidak diindahkan.
Assyiqun menjelaskan dua tuntutan utama massa. Pertama, meminta agar CEO atau pemilik Trans7 sowan ke ponpes Lirboyo
Kedua, mereka menuntut boikot terhadap Trans7 di Jawa Timur sebagai bentuk tekanan agar kasus tidak dianggap remeh.
Baca Juga : Ammar Zoni Dipindah ke Nusa Kambangan, Lapas dengan Julukan Pulau Kematian
Assyiqun menambahkan tayangan Trans 7 itu bukan hanya melukai masyarakat Jawa Timur yang mayoritas NU, tapi juga seluruh ponpes yang ada di Indonesia. "Ponpes bukan hanya ada di Jawa Timur. Tapi juga di seluruh wilayanhIndonesia," imbuh pria yang juga Kasatkorcab Banser Surabaya ini.
Terpisah Badan Siber Ansor Jawa Timur melalui punggawanya M. Mahdi Kherid memberikan kritik tajam kepada Trans7. Setelah melakukan pelaporan resmi di Polda Jawa Timur, Mahdi Kherid menyampaikan pandangan ideologis atas kejadian penistaan kepada pesantren.
“Kita pantau isu dalam sosial media beberapa waktu terakhir. Ada skenario isu yang sedang dijalankan dengan tone yang sama yaitu menyerang pesantren atau bahasa kejamnya upaya pembunuhan karakter melalui operasi isu kepada pesantren” terangnya.
Pesantren disebut oleh Mahdi telah menjadi target utama operasi isu yang dua bulan ini gencar dilakukan melalui sosial media. “Kasus Trans7 ini jangan dimaknai sederhana, jika kita baca trend isu ini bagian besar dari operasi semacam mochingbird yang menghabisi citra pesantren," tegasnya.
Menurut dia dalam sejarahnya pesantren telah tumbuh menjadi produsen manusia Indonesia yang nasionalis, yang menghargai budaya dan menjunjung tinggi NKRI. "Jika demikian operasi ini bukan operasi sederhana, ia sistematis melumpuhkan salah satu benteng kebangsaan kita," cetus dia.
Badan Siber Ansor Jatim mencermati bahwa pola operasi isu selama ini dilakukan oleh akun-akun buzzer, maka ketika media besar seperti Trans7 ikut menjadi bagian didalamnya dapat diartikan sebagai sesuatu yang dipandangnya berada pada level yang sangat serius.
