JATIMTIMES - Rencana pembangunan gedung DPRD Kota Batu dipastikan batal dilakukan. Pembatalan tersebut lantaran banyaknya kritik atas pembangunan proyek yang bakal memakan anggaran puluhan miliar, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit.
Sebelumnya, rencana pembangunan Gedung DPRD untuk 30 anggota legislatif itu direncanakan bakal menelan anggaran sekitar Rp 70 miliar. Pembangunannya dilakukan dengan beberapa kali tahapan.
Baca Juga : Pembangunan Gedung Parkir Kayutangan Heritage Capai 25 Persen, Ditarget Rampung Sebelum Nataru
Rencana pembangunan gedung itu tertuang dalam kesepakatan bersama antara Pemkot Batu dan DPRD Kota Batu terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 pada Jumat (12/9/2025) lalu.
Pemerintah Kota Batu memastikan rencana itu gagal, mengingat anggaran sebesar itu akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk masyarakat Kota Batu secara luas. "Nggak jadi (pembangunan gedung DPRD Batu,red). Karena efisiensi anggaran dan kami prioritaskan untuk program-program masyarakat terlebih dahulu," kata Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, belum lama ini.
Heli menjelaskan soal kelanjutan nasib dari gedung DPRD Kota Batu masih menunggu hasil forensik terkait kondisi gedung. Apalagi dengan banyaknya penolakan dan kecaman dari berbagai pihak dan masyarakat Kota Batu. "Kita perlu tunggu kajian forensiknya gedung dewan itu seperti apa, apakah cukup renovasi saja atau dibangun. Alhamdulillah anggota dewan legowo," kata Wawali.
Di samping itu, dari kacamata Akademisi Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip), Dr. M. Lukman Hakim, SIP. MSi, pembangunan gedung DPRD Batu tidak bersifat urgent dan justru akan membebani anggaran daerah. "Kalau dilihat dari komposisi fiskal Kota Batu tahun 2026 maka pembangunan gedung DPRD kurang tepat dan membebani anggaran daerah," tutur M Lukman Hakim, terpisah.
Lukman menjelaskan jika nantinya ada pembangunan gedung maka itu sama saja dengan memperbanyak defisit anggaran, sebab saat itu dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 tercantum besaran pendapatan direncanakan Rp 1,11 triliun sementara pengeluaran diproyeksikan Rp 1,18 triliun. Sehingga ada defisit anggaran sekitar Rp 75 miliar.
Baca Juga : Eksekutif Akan Bentuk Dana Abadi Daerah, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Ingatkan Tidak Ulang Kesalahan
"Jika tanpa pembangunan gedung DPRD defisitnya hanya Rp 5 miliar. Ini kan jauh lebih ringan. Ini saya kira satu alasan kebijakan yang patut dipertimbangkan. Kemudian pembangunan gedung DPRD disamping tidak mendesak, ada sejumlah program prioritas yang jauh lebih penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak," lanjutnya.
Agar lebih tepat sasaran dan bermanfaat untuk masyarakat, menurut Lukman anggaran Rp 70 miliar dapat digunakan untuk meningkatkan layanan kesehatan dan juga pendidikan.
