JATIMTIMES - Realisasi serapan anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Malang pada tahun 2025 dinilai belum maksimal. Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin menegaskan pihaknya akan melakukan optimalisasi agar persoalan tersebut tidak terulang pada 2026 mendatang.
Menurut Ali, kondisi serapan anggaran tahun ini dipengaruhi masa transisi dari APBD 2024 ke APBD 2025 yang masih berlangsung hingga pertengahan tahun. Sehingga, pihaknya masih akan memaksimalkan pada tahun depan.
Baca Juga : Rakor di Ponggok, Dispendukcapil Blitar Gencarkan Aktivasi IKD dan Percepatan Dokumen Warga
“Karena kemarin memang masa transisi. APBD 2025 digodok di masa transisi sampai sekarang. Mungkin itu yang jadi salah satu penyebab,” jelas Ali, Kamis (11/9/2025).
Ali menambahkan, pergeseran anggaran yang terjadi telah melalui koordinasi intensif antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang dengan masing-masing OPD. Pergeseran itu, menurut dia, dilakukan berdasarkan kebutuhan, analisis teknis, dan kesepakatan politik.
“Pergeseran sesuai kebutuhan yang ada, analisis masing-masing OPD, dan sudah kita sepakati. Tinggal keputusan dari fraksi-fraksi besok,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Malang Trio Agus menyampaikan kabar baik terkait pendapatan asli daerah (PAD). Sektor pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) makanan dan minuman menunjukkan tren positif hingga triwulan kedua tahun 2025. “PBJT makanan dan minuman ini salah satu andalan Kota Malang. Trennya lumayan positif,” kata Trio.
Bahkan, target pendapatan dari PBJT naik dari Rp169 miliar menjadi Rp170 miliar. Selain itu, ada tambahan dari sektor bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang diproyeksikan bertambah sekitar Rp500 juta.
Baca Juga : Komisi C DPRD Surabaya Dukung Penuh Wali Kota Terkait Pembangunan Infrastruktur di 2025
Trio menegaskan, capaian PAD mengikuti target per triwulan. Hingga saat ini, PAD dari sektor PBJT makanan dan minuman sudah menyentuh angka Rp140 miliar. “Sisa tiga bulan ini targetnya bisa tercapai Rp170 miliar dari PBJT makanan dan minuman,” ujarnya.
Dengan potensi tersebut, DPRD dan Pemkot Malang optimistis mampu menggenjot realisasi anggaran di tahun-tahun mendatang, khususnya pada 2026.
