JATIMTIMES - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) merespons serius hasil survei nasional yang menempatkan provinsi ini di luar 10 besar daerah dengan minat baca tertinggi di Indonesia. Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak menegaskan, bahwa temuan tersebut tidak disikapi secara defensif, melainkan dijadikan bahan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki kebijakan literasi ke depan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2026, daftar provinsi dengan minat baca tertinggi dipimpin oleh Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan skor 62,05 poin, diikuti Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar 61,19 poin, serta Sumatra Selatan (Sumsel) dengan 60,86 poin. Selanjutnya ada Maluku Utara (Malut) 60,66 poin, Kalimantan Barat (Kalbar) 59,85 poin, Sulawesi Selatan (Sulsel) 59,84 poin, Sulawesi Tengah (Sulteng) 59,51 poin, Sumatra Barat (Sumbar) 59,42 poin, Sumatra Utara (Sumut) 59,36 poin, serta Kepulauan Riau dengan 59,33 poin.
Baca Juga : Inflasi Kota Malang April 2026 Tembus 2,7 Persen, Dipicu Harga Pangan dan Emas
Tidak masuknya Jatim dalam daftar tersebut menjadi perhatian khusus, mengingat wilayah ini dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan nasional dengan banyak lembaga pendidikan maupun kampus ternama. Menanggapi hal itu, Emil Dardak menekankan pentingnya sikap terbuka terhadap hasil survei.
“Masalah literasi, kita sebenarnya sudah melakukan berbagai dorongan. Misalnya mendekatkan koleksi buku ke daerah-daerah yang lebih jauh, jadi bukan menunggu masyarakat datang ke perpustakaan,” ujarnya saat ditemui di Universitas Brawijaya (UB) belum lama ini.
Ia menegaskan bahwa Pemprov tidak menutup mata terhadap capaian yang belum optimal. Justru, pendekatan yang diambil adalah memperdalam analisis untuk menemukan titik lemah kebijakan yang selama ini berjalan.
“Kita juga sudah menyediakan e-book, buku yang bisa disewa secara digital. Tapi kalau langkah-langkah tersebut masih perlu digenjot, kita akan melihat lebih detail daerah mana saja yang perlu diperkuat,” katanya saat ditemui di Universitas Brawijaya (UB) belum lama ini.
Respons tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mulai menggeser strategi dari pendekatan umum menjadi berbasis data wilayah. Wakil gubernur menyebut, langkah “zoom in” akan dilakukan untuk memetakan daerah dengan tingkat literasi rendah agar intervensi lebih tepat sasaran.
“Kita akan zoom in daerah mana yang angka literasinya perlu digenjot. Intervensinya harus lebih spesifik wilayah,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara perkembangan pola membaca masyarakat dengan metode pengukuran yang digunakan. Menurutnya, peningkatan literasi digital belum tentu sepenuhnya tercermin dalam hasil survei.
“Kita ingin memahami bagaimana angka ini dihitung. Bisa jadi pembacaan e-book atau file digital belum sepenuhnya terhitung. Ini sedang didalami oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan,” ujarnya.
Baca Juga : Seleksi CPNS 2026 Dibuka Juni? Ini Bocoran Jadwal hingga Prediksi Formasi Terbaru
Namun demikian, ia menegaskan bahwa evaluasi metodologi tidak dimaksudkan untuk membantah hasil survei, melainkan sebagai bagian dari upaya perbaikan kebijakan.
“Mendalami metodologi tujuannya bukan untuk mencari pembenaran, tapi mencari ruang perbaikan. Kita ingin tahu di mana celahnya, supaya bisa kita benahi,” katanya.
Lebih jauh, Wakil Gubernur juga mengaitkan peningkatan literasi dengan penguatan infrastruktur digital di Jawa Timur. Ia menilai, akses internet yang semakin luas akan menjadi faktor penting dalam mendorong budaya membaca, terutama melalui platform digital.
Pengembangan pusat data di Surabaya serta masuknya jalur backbone internet global disebut sebagai peluang strategis untuk memperluas akses informasi masyarakat.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemprov Jawa Timur berharap dapat mengejar ketertinggalan dalam indeks minat baca nasional. Respons yang disampaikan menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada capaian angka, tetapi juga berupaya membangun fondasi literasi yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah.
