JATIMTIMES – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa memberikan jawaban komprehensif atas rentetan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jatim terkait efektivitas pembangunan terhadap kesejahteraan rakyat.
Hal ini disampaikan Khofifah ketika memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jatim terkait LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2025 pada rapat paripurna, Selasa (21/4/2026). Khofifah menegaskan bahwa akselerasi pembangunan infrastruktur merupakan instrumen utama dalam menekan angka kemiskinan dan memperkuat indikator ekonomi makro di Jatim.
Baca Juga : Komitmen Tekan Kemiskinan, Bupati Jember Terima Penghargaan Penguat Demokrasi
Menanggapi sorotan dewan mengenai pemerataan pembangunan, Khofifah memaparkan bahwa ekonomi Jatim berhasil tumbuh positif sebesar 5,33 persen. Pertumbuhan ini berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan yang kini menyentuh 9,30 persen serta perbaikan Rasio Gini ke angka 0,359, yang merupakan level terendah dalam enam tahun terakhir.
“Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,33 persen ini merupakan fondasi penting dalam upaya kami menurunkan beban pengeluaran masyarakat. Fokus kami adalah memastikan infrastruktur strategis mampu memicu aktivitas ekonomi di wilayah-wilayah kantong kemiskinan agar disparitas antarwilayah terus terkikis,” tegas Khofifah.
Menjawab pertanyaan legislatif mengenai konektivitas wilayah, Khofifah menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Jaringan Jalan Provinsi (RUJJP) 2025-2045. Infrastruktur jalan ini dirancang untuk mendukung misi Jatim Agro dan Jatim Akses, terutama dalam memperlancar arus distribusi hasil pertanian dan perikanan yang menyumbang 10,74 persen terhadap PDRB.
Keberhasilan infrastruktur ini tercermin pada kenaikan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang mencapai 98,35 persen. Selain itu, Khofifah menyoroti peran strategis UMKM yang berkontribusi sebesar 60,09 persen terhadap PDRB, atau senilai Rp2.045 triliun, yang keberlangsungan usahanya sangat bergantung pada kemantapan infrastruktur logistik di daerah.
Gubernur juga menanggapi sorotan dewan terkait akurasi bantuan sosial. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah mengintegrasikan pembangunan fisik dengan penguatan jaring pengaman sosial melalui pemanfaatan data P3KE.
Beberapa intervensi konkret yang dipaparkan untuk menekan beban pengeluaran masyarakat antara lain PKH Plus bagi 60.000 penerima manfaat dan Bantuan Modal Usaha senilai Rp1,5 juta bagi 33.000 warga di kantong kemiskinan ekstrem.
Baca Juga : DPRD Situbondo Sampaikan 21 Rekomendasi atas LKPJ 2025, Berikut Tiga Diantaranya
Menutup jawaban atas pandangan umum dewan, Khofifah mengajak legislatif untuk bersinergi menjaga keberlanjutan pembangunan yang tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga kelestarian lingkungan dan inklusivitas sosial melalui visi Jatim Lestari.
“Kami memohon dukungan penuh dari DPRD Provinsi Jawa Timur, agar ikhtiar mewujudkan 'Jatim Lestari' ini dapat memberikan warisan lingkungan yang tangguh, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi penerus kita,” pungkas Khofifah.
