JATIMTIMES - Jagat media sosial kembali diramaikan dengan perbandingan sistem identitas digital antara Indonesia dan Malaysia. Kali ini, sorotan datang dari konten kreator David Alfa Sunarna yang menyinggung penggunaan KTP elektronik (e-KTP) di Indonesia yang dinilai belum optimal, meski sudah menghabiskan anggaran besar.

Dalam video yang diunggah di Instagram pribadinya, menyebut bahwa Indonesia telah menggelontorkan dana hingga Rp 5,9 triliun untuk pengembangan e-KTP yang dilengkapi chip dan data biometrik. Namun, pemanfaatannya dinilai masih sangat terbatas.

Baca Juga : Viral Proyek IT Rp1,2 Triliun BGN: Selesai di SPSE, Realisasi Rp 0

“Indonesia menghabiskan 5,9 triliun buat bikin e-KTP. Ada chipnya, ada biometriknya. Tapi fungsinya apa sampai hari ini? Di fotokopi,” ujarnya.

Dalam video yang sama, David membandingkan sistem e-KTP Indonesia dengan kartu identitas digital milik Malaysia yang dikenal sebagai MyCard. Ia menyebut, kartu tersebut sudah terintegrasi dengan berbagai layanan, termasuk subsidi bahan bakar minyak (BBM).

“Sementara Malaysia pake kartu yang sama. Namanya MyCard. Tapi buat ngatur subsidi BBM. Rakyat Malaysia tinggal tap MyCard di pom bensin,” jelasnya.

Ia menambahkan, sistem tersebut memungkinkan verifikasi identitas secara otomatis, termasuk pengecekan kuota subsidi BBM setiap warga. Dengan begitu, prosesnya menjadi lebih cepat dan minim penyalahgunaan.

“Sistemnya langsung cek identitas, ngecek kuotanya dan kasih harga subsidinya otomatis. Gak perlu antri, gak perlu surat keterangan, gak perlu aplikasi, gak perlu fotokopi KTP,” lanjutnya.

Menurutnya, harga BBM bersubsidi di Malaysia untuk jenis Ron 95 hanya sekitar 1,99 ringgit per liter atau setara Rp 7.200. Selain itu, setiap warga memiliki kuota tertentu yang dikontrol secara digital.

“Kalau kita lewat kuotanya, kita bayar harga biasa. Gak ada yang bisa menyalahgunakan,” katanya.

David menjelaskan, secara teknologi Indonesia sebenarnya tidak tertinggal. e-KTP disebut sudah memiliki chip NFC dan data biometrik yang memungkinkan integrasi dengan berbagai sistem digital.

“Sekarang kita balik ke Indonesia. e-KTP kita itu punya chip NFC. Punya data biometrik. Teknologinya sama kayak MyCard di Malaysia,” ujarnya.

Baca Juga : Bupati Sanusi Ajak Ngalam Waste Bank Sukseskan Program PSEL Aglomerasi Malang Raya

Namun, ia menilai pemanfaatannya masih sebatas administrasi konvensional. “Tapi kita pake buat apa? Fotokopi buat buka rekening, fotokopi buat daftar SIM, fotokopi buat daftar BPJS,” katanya.

Ia juga menyoroti bahwa Malaysia sudah lebih dulu mengimplementasikan sistem tersebut secara luas dalam waktu relatif singkat.

“12,4 juta rakyat Malaysia udah pake sistem ini dalam hitungan bulan. Indonesia, kita udah punya e-KTP 2011, 15 tahun, dan chipnya belum dipake buat apa-apa yang meaningful,” ucapnya.

David menilai persoalan utama bukan terletak pada teknologi, melainkan pada kebijakan dan kemauan untuk mengimplementasikan sistem tersebut.

“Masalahnya ini bukan teknologi. Teknologinya tuh udah ada di situ, di KTP kita semua. Masalahnya ini political will aja,” tegasnya.

Ia pun mengajak masyarakat untuk lebih kritis terhadap pemanfaatan teknologi yang sudah dimiliki negara. “Dan itu yang harus kita tuntut sebagai masyarakat,” pungkas David.