JATIMTIMES - Rencana program kendaraan listrik yang didorong pemerintah pusat mulai mendapat perhatian di daerah, termasuk di Kota Malang. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyatakan dukungan secara prinsip, namun menegaskan bahwa implementasinya di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) masih disesuaikan dengan kondisi dan prioritas daerah.
Menurut Wahyu, ASN tidak dilarang untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya mendukung pengurangan emisi dan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Namun, ia mengingatkan bahwa pengadaan kendaraan listrik membutuhkan anggaran baru yang harus dipertimbangkan secara matang.
Baca Juga : HUT 112 Kota Malang, Ketua DPRD Gaungkan Gotong Royong Kunci Atasi Masalah
“Kalau mau beli mobil listrik ya silakan. Tapi kan kita kalau mau meminta mobil listrik kan masih harus beli lagi. Sementara kita dengan WFH dan menggunakan sepedanya sudah satu bagian untuk bisa mengurangi terkait dengan pemakaian BBM itu sudah bisa mengurangi,” ujar Wahyu.
Ia menilai, langkah-langkah sederhana yang telah diterapkan seperti work from home (WFH) dan penggunaan sepeda di lingkungan ASN sudah sejalan dengan semangat program pemerintah pusat dalam menekan emisi karbon. Selain efisien dari sisi anggaran, kebijakan tersebut juga memberi dampak positif bagi kesehatan pegawai.
Terkait kemungkinan konversi mobil dinas menjadi kendaraan listrik, Wahyu mengaku belum menjadi fokus Pemkot Malang dalam waktu dekat. Ia menyebut, setiap rencana pengadaan kendaraan baru harus melalui mekanisme pengajuan dan persetujuan, termasuk mempertimbangkan urgensi serta kemampuan keuangan daerah.
“Wah, itu saya harus izin Ibu Ketua (DPRD, red) dulu kalau mau ganti mobil nanti, kan harus diajukan dulu nanti. Sementara kita ini tidak kepikiran mau beli mobil baru, kita menggunakan sepeda saja sudah sehat, cukup,” jelasnya.
Baca Juga : Unisma Perkuat Jejaring Internasional, Dorong Peran Kampus Redam Dampak Konflik Global
Dengan sikap tersebut, Pemkot Malang menunjukkan kehati-hatian dalam menyelaraskan kebijakan daerah dengan program nasional. Dukungan terhadap kendaraan listrik tetap terbuka, namun pendekatan efisiensi dan perubahan perilaku dinilai menjadi langkah awal yang lebih realistis untuk saat ini.
