JATIMTIMES — DPRD Jawa Timur (Jatim) mendorong kolaborasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat untuk mempercepat penanganan kerusakan jalan di Kabupaten Bondowoso. Dorongan ini muncul menyusul kondisi jalan rusak yang dinilai membahayakan pengguna, hingga memicu aksi swadaya masyarakat menambal lubang jalan.
Anggota Komisi D DPRD Jatim Martin Hamonangan mengapresiasi kepedulian warga tersebut. Namun, ia menegaskan perbaikan jalan harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak cukup dengan tambal sulam.
Baca Juga : Panic Buying BBM di Jember, DPRD Jatim Minta Pengawasan Distribusi dan Informasi Diperkuat
“Ketika masyarakat bergerak karena melihat kondisi jalan yang membahayakan dan rawan kecelakaan, tentu kami menghormati dan memberikan apresiasi. Tapi penanganannya tidak bisa hanya tambal sulam,” kata Martin dalam keterangannya, Selasa (17/3/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah kabupaten dapat mengajukan bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mempercepat perbaikan jalan, meskipun statusnya merupakan jalan kabupaten.
Menurut legislator asal Fraksi PDIP itu, Komisi D DPRD Jatim siap memfasilitasi langkah tersebut, termasuk meninjau langsung kondisi di lapangan.
“Kalau memang jalannya kewenangan kabupaten, pemerintah daerah bisa mengajukan bantuan keuangan dari APBD provinsi. Kami siap menindaklanjuti bahkan turun langsung melihat kondisi di lapangan,” ujarnya.
Martin menambahkan, bantuan dari pemerintah provinsi tidak selalu terbatas pada jalan berstatus provinsi. Dalam kondisi tertentu, terutama jika berpotensi membahayakan keselamatan, intervensi tetap dapat dilakukan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bondowoso Sinung Sudrajad menyebut kondisi jalan kabupaten di wilayahnya masih memerlukan perhatian serius. Dari sekitar 1.300 kilometer jalan kabupaten, sekitar 70 hingga 80 persen di antaranya masih dalam kondisi rusak.
Baca Juga : Sekwan DPRD Jatim Siap Ikuti Kebijakan Efisiensi Anggaran Pemerintah Pusat
“APBD Bondowoso sangat tidak mumpuni jika harus menyelesaikan semuanya sendiri. Karena itu daerah perlu mencari dukungan dari provinsi maupun pemerintah pusat,” kata Sinung.
Ia menegaskan, penyelesaian persoalan infrastruktur jalan membutuhkan sinergi lintas pemerintahan agar penanganannya dapat dilakukan lebih cepat dan menyeluruh.
Dengan kolaborasi tersebut, diharapkan perbaikan jalan di Bondowoso dapat segera terealisasi sehingga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan lebih terjamin.
