JATIMTIMES - Pemerintah Indonesia menyiapkan sejumlah langkah antisipasi terkait penyelenggaraan ibadah haji 2026 di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Situasi geopolitik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi keamanan wilayah serta jalur transportasi udara internasional.
Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut, pemerintah menyusun beberapa skenario penyelenggaraan haji agar keberangkatan jemaah tetap dapat dipersiapkan dengan matang. Hal ini dilakukan sebagai langkah mitigasi apabila konflik di kawasan Timur Tengah berdampak pada operasional penerbangan menuju Arab Saudi.
Baca Juga : Diskon Tarif Tol 30 Persen Saat Arus Balik Lebaran 2026, Cek Jadwal dan Ruas Tol yang Berlaku
Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan tiga skenario utama terkait penyelenggaraan ibadah haji 2026.
1. Haji Tetap Dilaksanakan dengan Penyesuaian Jalur Penerbangan
Skenario pertama adalah apabila pemerintah Arab Saudi tetap membuka penyelenggaraan ibadah haji dan Indonesia memutuskan untuk tetap memberangkatkan jemaah meskipun situasi keamanan kawasan masih memiliki risiko.
Menurut Irfan, pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan otoritas haji di Arab Saudi mengenai kondisi terkini.
“Alhamdulillah kami selalu berkomunikasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi dan sampai hari ini mereka tetap memastikan semuanya berjalan dengan baik,” kata Irfan, dikutip dari laman Kemenhaj melalui NU Online, Minggu (15/3).
Dalam skenario ini, pemerintah akan melakukan sejumlah langkah mitigasi, salah satunya mengalihkan jalur penerbangan untuk menghindari wilayah yang berpotensi terdampak konflik.
Beberapa wilayah yang dihindari antara lain kawasan udara di sekitar Irak, Suriah, Iran, Israel, Uni Emirat Arab, dan Qatar.
Sebagai alternatif, jalur penerbangan yang dipertimbangkan adalah rute selatan melalui Samudera Hindia menuju Afrika Timur sebelum masuk ke wilayah Arab Saudi.
Namun, perubahan jalur ini berpotensi membuat waktu perjalanan menjadi lebih lama serta meningkatkan biaya operasional penerbangan. Bahkan, pesawat kemungkinan harus melakukan technical landing di negara ketiga karena keterbatasan jarak tempuh.
“Dan tentu saja akan berakibat pada penambahan anggaran,” ujar Irfan.
2. Indonesia Tidak Memberangkatkan Jemaah
Skenario kedua adalah apabila pemerintah Indonesia memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji, meskipun Arab Saudi tetap membuka penyelenggaraan ibadah haji.
Keputusan tersebut bisa diambil apabila situasi keamanan global dinilai terlalu berisiko bagi keselamatan jemaah.
Baca Juga : Liburan ke Timur Tengah Batal? Ini 6 Destinasi Alternatif yang Tak Kalah Menarik
Dalam kondisi ini, pemerintah akan melakukan negosiasi tingkat tinggi dengan pemerintah Arab Saudi agar dana layanan yang telah dibayarkan tidak hangus dan dapat digunakan untuk musim haji berikutnya.
Selain itu, pemerintah juga akan menawarkan opsi pengembalian dana (refund) atau pengalihan dana pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) kepada calon jemaah.
Pemerintah juga akan melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait aspek keagamaan dalam kondisi darurat.
Penjelasan tersebut berkaitan dengan konsep istitha’ah, yakni kemampuan seseorang untuk melaksanakan ibadah haji, termasuk dari sisi keamanan dan keselamatan.
“Bahwa pembatalan demi menyelamatkan nyawa adalah wajib secara agama,” ujar Irfan.
3. Arab Saudi Menutup Penyelenggaraan Haji
Skenario ketiga adalah kemungkinan pemerintah Arab Saudi sendiri memutuskan untuk menutup penyelenggaraan ibadah haji apabila konflik di kawasan Timur Tengah semakin tidak terkendali.
Jika kondisi tersebut terjadi, pemerintah Indonesia akan fokus pada upaya penyelamatan dana layanan haji yang sudah dibayarkan oleh jemaah.
Selain itu, pemerintah juga akan memberikan prioritas keberangkatan pada musim haji berikutnya bagi calon jemaah yang sudah melunasi biaya haji.
Langkah-langkah ini disiapkan untuk memastikan bahwa kepentingan dan keselamatan jemaah haji Indonesia tetap menjadi prioritas utama di tengah situasi geopolitik global yang belum stabil.
