JATIMTIMES - Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik menggelar forum “NGOPI Ramadan: Ngobrol Gagasan dan Opini Publik Inklusif” sebagai ruang refleksi satu tahun pemerintahan sekaligus merumuskan arah pembangunan lima tahun ke depan. Kegiatan yang berlangsung di Taman Plaza Monumen PETA pada Minggu (1/3/2026) malam itu dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, mitra kerja, insan pers, serta pegiat sosial.

Forum yang dikemas santai namun substansial itu menjadi ajang evaluasi terbuka antara pemerintah dan publik. Wali Kota Blitar, H. Syauqul Muhibbin atau Mas Ibin, menegaskan satu tahun pertama adalah fase peletakan fondasi pembangunan jangka panjang.

Baca Juga : Waspada! Jatim Mulai Masuk Pancaroba, Berpotensi Alami Cuaca Ekstrem

“Refleksi ini menjadi ruang evaluasi sekaligus motivasi bagi kami untuk terus bekerja lebih baik, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warga Kota Blitar,” ujar Mas Ibin.

Ia menyebut capaian selama setahun terakhir merupakan hasil kerja kolektif birokrasi dan partisipasi masyarakat. “Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kepala OPD dan staf. Ternyata satu tahun ini 70 penghargaan kita raih. Artinya sistem dan tata kelola pemerintahan sudah berjalan baik,” katanya.

70 Penghargaan dan Penguatan Tata Kelola

Dalam pemaparan kinerja, Pemkot Blitar mencatat sedikitnya 70 penghargaan tingkat regional dan nasional. Di antaranya Anugerah Lingkungan Hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup yang setara Adipura dan hanya diraih sekitar 30 daerah di Indonesia.

Kota Blitar juga ditetapkan sebagai Kota Percontohan Antikorupsi 2025 dengan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) 97,98 persen atau peringkat keempat nasional. Ombudsman RI memberikan opini kualitas tertinggi atas pelayanan publik. Predikat Badan Publik Informatif dalam KI Awards 2025, Kota Layak Anak kategori Nindya, UHC Award untuk cakupan kesehatan semesta, hingga berbagai penghargaan inovasi daerah turut melengkapi capaian tersebut.

“Ini menjadi kebanggaan kami. Tapi yang lebih penting adalah pelayanan kepada masyarakat terus meningkat,” ujar Mas Ibin.

Reformasi Layanan Publik

Di sektor pelayanan, Pemkot Blitar melakukan sejumlah terobosan. Pada awal pemerintahan, mobil jenazah gratis diluncurkan untuk tiga kecamatan. Program Nikah SAE juga diperkenalkan sebagai fasilitasi pernikahan hingga bulan madu bagi warga.

Transformasi layanan kesehatan di RSUD Mardi Waluyo menjadi salah satu indikator perubahan signifikan. Digitalisasi antrean pasien meningkat drastis.

“Awal Juni 2025 antrean online baru 20 persen. Sekarang sudah 90 persen menggunakan sistem online. Pasien pulang sudah membawa obat tanpa antre panjang,” katanya.

Menurut dia, seluruh layanan akan distandarkan dan didukung peningkatan kualitas sumber daya manusia agar lebih cepat dan profesional.

Penataan ruang publik turut menjadi perhatian. Perpustakaan daerah dimodifikasi dengan konsep kafe sehingga lebih ramai dikunjungi. Aktivitas ekonomi malam hari pun meningkat.

“Sore sampai malam kota lebih hidup. Warung dan toko buka lebih lama karena masyarakat merasa nyaman,” ujarnya.

Tantangan Anggaran dan Prioritas Produktif

Dalam forum tersebut, Mas Ibin juga memaparkan kondisi fiskal daerah yang terdampak pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat. Akibatnya, sejumlah program sosial perlu disesuaikan, termasuk bantuan musiman serta beberapa kegiatan berbasis kesejahteraan masyarakat.

“Tahun ini memang ada pemangkasan. Beberapa layanan dikurangi kuotanya. Tapi saya pastikan pelayanan dasar tetap optimal,” katanya.

Ia meminta maaf apabila terdapat ketidaknyamanan akibat keterbatasan anggaran. “Kami tidak ingin berlebihan. Forum evaluasi pun kita buat sederhana karena keterbatasan anggaran,” ujarnya.

Ke depan, seluruh program akan diarahkan pada investasi jangka panjang dan produktivitas. Fokus diarahkan pada pendidikan, bimbingan belajar, beasiswa, pertumbuhan ekonomi, penanganan stunting, serta penciptaan pusat ekonomi baru.

Baca Juga : Tren Fesyen Lebaran 2026: Quiet Luxury dan Baju Bini Orang Jadi Primadona

“Kita kurangi yang konsumtif, kita arahkan ke program produktif. Kalau membangun gedung dengan operasional tinggi tapi tidak maksimal, itu kita evaluasi. Kita ingin program yang kompetitif dan berdampak jangka panjang,” katanya.

Investasi, Regulasi, dan Infrastruktur

Pemkot Blitar telah menetapkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang memungkinkan pembangunan hingga 20 lantai sebagai daya tarik investasi. Namun sejumlah regulasi seperti pajak dan retribusi serta aturan investasi pasar modern masih perlu penyesuaian.

“Kita ingin tarif parkir kembali normal agar tidak membebani masyarakat. Perda pajak dan retribusi penting untuk memperbaiki tata kelola pendapatan daerah,” ujar Mas Ibin.

Ia juga mendorong sistem parkir terintegrasi berbasis elektronik guna meningkatkan transparansi dan efisiensi.

Pada 2026, pembangunan akan dipercepat. Program Sekolah Rakyat mulai dijalankan, sementara program makan bergizi gratis telah terealisasi sekitar 80 persen. Revitalisasi Ecopark Joko Pangon dan Water Park Sumber Udel dilakukan untuk mendukung sektor wisata. Pemerintah juga mengupayakan bus wisata terintegrasi.

Di bidang olahraga, sirkuit akan direvitalisasi menjadi Sirkuit Bung Karno untuk menekan balap liar sekaligus membuka potensi pendapatan asli daerah.

“Event balap bisa mendatangkan pajak dan retribusi. Itu investasi jangka panjang,” katanya.

Sport center juga akan diperluas dengan tambahan lintasan jogging agar menjadi pusat aktivitas masyarakat. “Kalau kota-kota besar memiliki car free day setiap minggu dan di Kota Blitar program itu juga sudah berjalan, kami ingin pada hari biasa pun masyarakat tetap bisa berolahraga di sport center,” ujarnya.

Fokus Lingkungan dan Ketahanan Kota

Penanganan genangan dan banjir dipercepat di sejumlah titik seperti Rembang, Plosokerep, dan Karangsari. Revitalisasi tempat pembuangan sementara serta rencana pengadaan mesin pengolah sampah juga disiapkan.

“Kami ingin kerja pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat. Capaian harus terus bertambah,” kata Mas Ibin.

Ia menutup refleksi dengan apresiasi kepada masyarakat, media, dan seluruh pemangku kepentingan yang berkontribusi dalam pembangunan Kota Blitar.

“Penghargaan itu hasil kerja bersama. Tapi yang lebih penting adalah kepercayaan publik. Itu yang harus kita jaga,” ujarnya.

Melalui forum NGOPI Ramadan, Pemerintah Kota Blitar menegaskan komitmennya menjaga ritme pembangunan, memperkuat tata kelola, serta menyiapkan lompatan baru menuju kota yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing.