JATIMTIMES - Pada penghujung abad ke sembilan belas, dunia politik Hindia Belanda mengalami ketegangan diam yang bergolak. Ketika Raja Siam Chulalongkorn mengunjungi Pura Mangkunegaran, belum ada yang membayangkan bahwa tak lama setelahnya, kekuasaan akan berpindah tangan. Mangkunegara V wafat, dan takhta diserahkan kepada adiknya, Raden Mas Suyitno, yang kemudian dikenal sebagai Mangkunegara VI.
Naiknya penguasa baru ini membuka lembaran baru dalam sejarah politik lokal Jawa, di mana kekuasaan bukan sekadar simbol adat tetapi menjadi instrumen perubahan sosial, ekonomi, dan politik.
Baca Juga : Kirab dan Penguatan Spiritual, Jadi Cara MIN 2 Kota Malang Sambut Ramadan 1447 H
Mangkunegara VI memerintah antara tahun 1896 hingga 1916. Masa kekuasaannya menandai fase restorasi Praja Mangkunegaran yang sempat mengalami pelemahan struktur fiskal dan militer. Seperti dicatat dalam berbagai arsip kolonial dan lokal, sang adipati muda membawa semangat reformasi birokrasi dan konsolidasi internal demi menjaga otonomi praja di tengah cengkeraman pemerintah kolonial Belanda.
RM Suyitno dan Warisan Mangkunegaran: Jejak Nasab, Kuasa, dan Perlawanan Diam
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara VI adalah satu-satunya penguasa Mangkunegaran yang mengundurkan diri secara sukarela. Ia lahir di Pura Ageng Mangkunegaran pada 1 Maret 1857 dengan nama kecil Raden Mas Suyitno. Ia merupakan putra dari KGPAA Mangkunegara IV dan KBR Ay Adipati Prabu Prangwadana atau lebih dikenal sebagai Raden Ayu Dunuk, permaisuri Mangkunegara IV yang juga merupakan putri sulung Mangkunegara III.
Dari jalur ayahnya, nasab Mangkunegara VI menampilkan garis keturunan aristokrasi Mataram yang sangat kuat. Ayahnya, KGPAA Mangkunegara IV, lahir dengan nama Raden Mas Sudiro, putra dari KPH Hadiwijaya I dan BRAy Sakeli Hadiwijaya I. KPH Hadiwijaya I merupakan cucu dari GRAy Kusumadiningrat, putri Sunan Pakubuwana III, yang menikah dengan KPH Kusumadiningrat, putra KPH Hadiwijaya Seda Kali Abu, keturunan langsung Sunan Amangkurat IV serta paman dari Pangeran Sambernyawa, pendiri Kadipaten Mangkunegaran. Sementara itu, BRAy Sakeli Hadiwijaya I adalah putri KGPAA Mangkunegara II dari pernikahannya dengan putri Patih Raden Adipati Sinduredja, pepatih Keraton Surakarta.
Dengan demikian, melalui ayahnya, Mangkunegara VI merupakan cicit Susuhunan Pakubuwana III, cicit KPH Hadiwijaya Seda Kali Abu keturunan Sunan Amangkurat IV, sekaligus cicit KGPAA Mangkunegara II. Dari jalur ibunya, ia juga merupakan cucu langsung KGPAA Mangkunegara III, yang memperkuat posisi genealogisnya sebagai figur yang mengonsolidasikan dua garis utama elite politik Mangkunegaran.
Nasab ini menempatkannya sebagai pewaris sah trah Mataram, baik secara struktural, simbolik, maupun spiritual, dalam konfigurasi aristokrasi Jawa abad ke-19.
Setelah Mangkunegara V wafat, RM Suyitno naik takhta pada 21 November 1896 dan mengambil gelar Mangkunegara VI. Selama kurang lebih sembilan belas tahun pemerintahannya, ia mewarisi sebuah praja yang berada di tengah pusaran perubahan besar.
Hindia Belanda sedang memasuki fase ekspansi ekonomi modern, sementara kekuasaan pribumi semakin terdesak oleh struktur administrasi kolonial. Dalam konteks inilah Mangkunegara VI menempuh jalur yang berbeda. Ia tidak hanya tampil sebagai pemimpin kebudayaan Jawa, tetapi juga sebagai administrator dan pengelola ekonomi yang membawa reformasi dalam tata pemerintahan dan sistem produksi praja.
Dalam catatan majalah Tempo tahun 1987, ia dijuluki sebagai penguasa saudagar atau ndoro bakulan. Semua tanah Mangkunegaran dialihkan dari sistem tradisional dan diubah menjadi lahan-lahan produktif, terutama perkebunan yang menghasilkan komoditas ekspor. Salah satu strategi utamanya adalah menyewakan tanah Banjarsari di Surakarta kepada pemukim Belanda.
Kawasan itu kemudian berkembang menjadi Villa Park, pemukiman elit yang memberikan pemasukan signifikan bagi istana. Pendekatan ini kemudian ditiru oleh Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta.
Namun, tidak hanya dalam ekonomi ia mencatat reformasi. Mangkunegara VI juga mereorganisasi kekuatan militer Legiun Mangkunegaran. Jabatan Komandan Utama berada di tangannya sebagai pemegang takhta, sementara jabatan Wakil Komandan yang saat itu dipegang oleh Kanjeng Pangeran Harya Gondosuputra dihapus demi efisiensi anggaran.
Gondosuputra kemudian diberhentikan dengan hormat sebagai pensiunan letnan kolonel. Tindakan ini menunjukkan tekadnya mengatur ulang birokrasi militer sebagai instrumen kekuasaan yang lebih mandiri.
Nasab Mangkunegara VI memperlihatkan kesinambungan darah biru Mataram. Namun, langkah hidupnya menunjukkan bahwa trah tidak cukup tanpa kehendak perubahan. Ia tidak hanya pewaris, tetapi juga perintis jalan diam menuju emansipasi politik. Dalam diam, ia membentuk generasi baru yang kelak mewarnai pergerakan nasional Indonesia.
Reformasi Pendidikan dan Politik Etis
Dekade pertama abad kedua puluh merupakan titik balik bagi Hindia Belanda. Pidato Ratu Wilhelmina tahun 1898 menyulut dimulainya politik etis, suatu kebijakan yang mengakui adanya utang budi Belanda terhadap rakyat jajahan. Politik etis menghasilkan investasi pendidikan, irigasi, dan migrasi tenaga kerja. Dalam konteks ini, Mangkunegara VI memanfaatkan kebijakan tersebut untuk memperluas akses pendidikan rakyat Surakarta.
Pada tahun 1912, ia mendirikan Sekolah Siswa yang kemudian berkembang menjadi Sekolah Dasar Angka Satu. Dua tahun setelahnya, sekolah itu diubah menjadi Hollandsch Inlandsche School. Di saat yang sama, didirikan Sekolah Siswa Rini khusus bagi anak perempuan. Ini merupakan langkah progresif yang belum banyak dilakukan oleh otoritas lokal lainnya. Pendidikan bagi kaum perempuan adalah isyarat politik bahwa kebangkitan budaya dan modernitas tidak boleh hanya menjadi milik kaum laki-laki elite.
Inisiatif pendidikan ini tidak lepas dari pemahaman Mangkunegara VI atas pentingnya penguasaan bahasa Belanda dan nilai-nilai barat sebagai senjata untuk bertahan dari dominasi kekuasaan kolonial. Pendidikan menjadi instrumen ideologis untuk membentuk kader baru bangsawan dan priyayi terdidik yang kelak akan menjadi embrio kelas menengah pribumi yang sadar politik.
Infrastruktur Kesehatan dan Politik Kesejahteraan
Dalam konteks kesehatan masyarakat, Mangkunegara VI juga tampil sebagai pelopor. Di tengah wabah penyakit dan minimnya akses medis bagi kaum pribumi, ia memerintahkan pendirian poliklinik di Karanganyar dan Karangpandan. Klinik-klinik tersebut dibangun atas dana dari bevolkingsfonds yang dihimpun dari rakyat namun dikelola oleh negara praja.
Baca Juga : Hadapi Kendala Disparitas Akademik, Sekolah Rakyat Kota Batu Bentuk Tim Penjamin Mutu Internal
Pada waktu bersamaan, Zending Protestan dan pabrik gula ikut berperan dalam membangun rumah sakit di wilayah Kartasura, Colomadu, dan Tasikmadu. Meskipun sektor kesehatan ini berakar dari berbagai kepentingan mulai dari misi Kristen hingga industrialisasi perkebunan, Mangkunegara VI berhasil mengkoordinasikan seluruh kekuatan tersebut demi kesejahteraan penduduknya.
Model jaminan kesehatan berbasis klinik ini jauh mendahului sistem Jamkesmas yang baru dicanangkan di awal abad dua puluh satu. Dalam historiografi kritis, langkah ini memperlihatkan kapasitas lokal untuk menciptakan sistem proteksi sosial yang berbasis nilai komunal, bukan hanya sebagai proyek modernisasi kolonial.
Ketertiban dan Ancaman Banditisme
Namun tidak semua dapat dikendalikan oleh administrasi modern. Seiring tumbuhnya industri perkebunan pasca Perang Jawa 1830, muncul pula kelompok perampok dan pembunuh yang dikenal sebagai kecu dan koyok. Mereka menjarah desa, merampas harta, dan mengancam ketertiban praja. Menghadapi ancaman ini, Mangkunegara VI melakukan reformasi militer dengan merestrukturisasi Legiun Mangkunegaran.
Dalam laporan militer tahun 1908, dua eskadron kavaleri dengan total tujuh puluh enam prajurit dibubarkan karena alasan efisiensi anggaran. Namun keputusan ini dikritik karena melemahkan kekuatan pengintaian.
Raden Mas Panji Sumadarmaka, komandan kavaleri yang dikenal cekatan, akhirnya dipindah ke infanteri dan kemudian naik pangkat menjadi Letnan Kolonel. Keberadaan tokoh seperti Sumadarmaka mencerminkan pentingnya kepemimpinan militer dalam mempertahankan ketertiban dan kedaulatan lokal.
Abdikasi dan Transisi Politik
Terlepas dari keberhasilan administratif, pemerintahan Mangkunegara VI tidak lepas dari ketegangan internal. Banyak pejabat residen kolonial merasa terancam oleh sikapnya yang tegas dan mandiri. Dalam tekanan politik dan intrik suksesi, Mangkunegara VI memilih mengundurkan diri. Ia menjadi satu-satunya penguasa Mangkunegaran yang secara sukarela turun takhta.
Keputusan ini bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk elegansi politik. Dengan membawa seluruh keluarganya, ia hijrah ke Surabaya, membuka babak baru dalam hidupnya. Dalam dunia urban kolonial yang penuh dinamika itu, ia tetap berperan sebagai patron budaya dan pembimbing moral bagi keturunannya.
Dari Surakarta ke Surabaya: Dinasti dan Pergerakan
Di Surabaya, putra dan menantunya, KPA Suyono Handayaningrat dan RMP Hamtosurono, aktif dalam organisasi modern. Mereka tergabung dalam Boedi Oetomo dan kemudian mendirikan Partai Indonesia Raya bersama dokter Soetomo. Kedekatan keluarga Mangkunegaran dengan tokoh pergerakan nasional menunjukkan kesinambungan antara aristokrasi dan nasionalisme.
Ini sekaligus menjadi bukti bahwa nasionalisme Indonesia bukan semata hasil pergulatan kaum terpelajar, tetapi juga dipupuk dalam lingkungan priyayi progresif yang telah terbiasa memikirkan nasib rakyatnya.
Warisan Mangkunegara VI
Mangkunegara VI bukan sekadar seorang bangsawan. Ia adalah birokrat, reformis, sekaligus pemikir kebudayaan. Dalam historiografi Jawa modern, namanya jarang muncul dalam arus utama. Namun kiprahnya di bidang pendidikan, kesehatan, ketertiban sosial, dan politik justru menjadi fondasi penting dalam sejarah sosial Indonesia.
Pilihan hidupnya yang berani dari pengabdian di Surakarta hingga keterlibatan tidak langsung dalam dinamika pergerakan di Surabaya menunjukkan bahwa warisan kekuasaan bukanlah semata simbol status. Warisan itu adalah kesadaran akan tanggung jawab historis, spiritualitas Jawa, serta dorongan untuk merestorasi martabat manusia di tengah dunia yang sedang berubah dengan cepat.
Mangkunegara VI mungkin tidak dikenal luas seperti Diponegoro atau Soekarno. Namun warisan tak terucapkannya terletak pada kenyataan bahwa dalam diam, dalam kerja keras birokrasi, dan dalam sikap anti kekerasan, ia mengajarkan bahwa perlawanan tidak harus selalu berwujud senjata. Perlawanan dapat hadir dalam bentuk sekolah, poliklinik, serta kesediaan untuk melepaskan takhta demi kemaslahatan yang lebih luas.
Sejarah sering mencatat mereka yang bersuara lantang. Namun tak jarang, justru mereka yang bekerja dalam senyaplah yang perlahan mengubah arah zaman.
Mangkunegara VI wafat pada 25 Juni 1928 di Surabaya. Ia tidak dimakamkan di Astana Mangadeg maupun Astana Girilayu, melainkan di Astana Utara Nayu, Surakarta. Lokasi ini bukan sekadar penanda geografis, melainkan simbol keterputusan dari jalur resmi kekuasaan. Penggantinya, Mangkunegara VII, adalah keponakannya, Raden Mas Arya Suryasuparta.
