Penandatanganan nota kesepahaman oleh Kepala BPH Migas dan Direktur Utama PT. Pindad, Senin (16/11/2020). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes) 
Penandatanganan nota kesepahaman oleh Kepala BPH Migas dan Direktur Utama PT. Pindad, Senin (16/11/2020). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes) 

BPH (Badan Pengatur Hilir) Minyak dan Gas (Migas) meneken MoU (Memorandum of Understanding) atau nota kesepahaman bersama PT. Pindad (Persero) terkait pengadaan senjata api. Kerja sama ini dalam upaya meningkatkan dan memperkuat pengawasan ketersediaan serta pengamanan saat pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi. 

Pengadaan senjata api (senpi) akan diperuntukkan bagi PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dari BPH Migas yang melakukan pengawasan dan pengamanan saat pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi.

Baca Juga : Volume Sampah Tinggi, Pemkot Malang Bangun Dua TPS Baru

Kepala BPH Migas, M. Fanshurullah Asa mengatakan bahwa terkait pengadaan senpi untuk para PPNS BPH Migas ke depan merupakan pelaksanaan amanah keputusan Kapolri. 

"Nota kesepahamannya yakni BPH Migas akan melaksanakan amanah Keputusan Kapolri Nomor 11 tahun 2017 bahwa PPNS (Penyidik PNS) itu bisa dibekali senjata namun senjatanya ini non-organik," ungkapnya ketika ditemui awak media usai penandatanganan MoU dengan Pindad, Senin (16/11/2020). 

Untuk perizinannya sendiri juga disebutkan bahwa perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api non-organik TNI/Polri dan peralatan keamanan lain yang digolongkan senjata api dapat diberikan kepada pengemban fungsi kepolisian lainnya seperti PPNS. 

Disampaikan Fanshurullah bahwa BPH Migas ini memiliki wilayah pengawasan yang luas di seluruh Indonesia yang meliputi wilayah pendistribusian BBM dan gas bumi subsidi dan non-subsidi.

"Berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi, saat PPNS BPH Migas melakukan pengamanan, terdapat oknum yang membawa senjata api. Dengan pertimbangan ini, untuk mengawal dan membekali PPNS akhirnya dilakukan pengadaan senpi," ujarnya. 

Nantinya PPNS BPH Migas yang akan dipersenjatai dengan senpi diambil dari satu pertiga dari total jumlah PPNS yang ada dengan merujuk pada aturan yang ada. "Misalnya ada 30 orang PPNS, kita berikan senpi sepertiga dari total PPNS yakni 10 orang," bebernya. 

Sementara itu, Direktur Utama PT. Pindad (persero), Abraham Mose mengatakan bahwa kerjasama seperti ini merupakan peluang besar untuk PT. Pindad lebih fleksibel dan menjaga kualitas produk.

"Ini merupakan peluang yang besar. Intinya bagaimana kita lebih fleksibel dan menjaga kualitas produk. Kita juga dari internal harus support, harus bisa menghasilkan produk yang bermutu," ujarnya. 

Baca Juga : Makin Milenial, Wali Kota Malang Jawab Keraguan Warga Lewat Youtube

Abraham juga menjelaskan bahwa bahwa terdapat dua jenis senpi yakni organik dan non-organik. Organik sendiri diperuntukkan bagi TNI, serta untuk non-organik sendiri diperuntukkan bagi kementerian-kementerian yang berkaitan. 

"Non-organik itu biasanya dipakai oleh kementerian-kementerian seperti KKP, Lingkungan Hidup, termasuk yang kita sudah supply untuk Polisi menjaga hutan dan ini pun yang akan kita supply untuk BPH Migas," jelasnya. 

Karena untuk senpi non-organik ini terdapat perbedaan dengan senpi organik yang diperuntukkan bagi TNI. Seperti tidak dihidupkannya otomatis pada senpi tersebut. Selain itu, untuk kalibernya juga dibedakan dengan senjata organik yang semuanya itu dikatakan Abraham merupakan hal teknis. 

"Secara prinsip bahwa kebutuhan ini diperlukan. Bagaimana mau tidak mau BPH Migas juga harus menjaga fasilitas negara ini dan harus menjaga dirinya dilengkapi oleh senjata api," tandasnya.

Abraham juga menyampaikan bahwa dengan dipersenjatai PPNS BPH Migas bukan menjadikannya sebagai kombatan. Tetapi memang sudah kewajiban PPNS dalam menjaga fasilitas negara.

"Ini bukan menjadi kombatan, tetapi ini untuk memproteksi diri dan menjaga fasilitas negara yang memang vital," pungkasnya.