Suasana rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Malang (Pipit Anggraenu/MalangTIMES).
Suasana rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Malang (Pipit Anggraenu/MalangTIMES).

Pembahasan Rancangan APBD Kota Malang Tahun 2021 kembali dilakukan. Kali ini, dewan menyoroti beberapa hal berkaitan dengan gaji Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). 

Legislatif meminta agar gaji bagi pahlawan tanpa tanda jasa tersebut setara dengan Upah Minimum Kota (UMK) Malang.

Baca Juga : Bayar Setengah, 750 MBR Kota Batu Dapat Sambungan Air Bersih

Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika, menyampaikan, dalam agenda Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Wali Kota Malang Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan hari ini, Senin (16/11/2020), Wali Kota Malang dinilai telah memberikan jawaban secara gamblang.

Namun memang ada beberapa yang menjadi catatan sebagaimana telah diungkapkan anggota DPRD Kota Malang dalam rapat tersebut. Mulai dari kesejahteraan GTT dan PTT, pembangunan Kayutangan Heritage, hingga upaya pemulihan ekonomi.

"Seperti yang disampaikan, Dewan mengharapkan agar ada kenaikan GTT dan PTT yang setara dengan UMK," kata Made yang ditemui usai agenda rapat paripurna.

Menurutnya, GTT dan PTT merupakan pahlawan tanpa tanda jasa yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Padahal mereka selalu berjuang sekuat tenaga dalam mendidik anak-anak hingga menjadi generasi penerus yang terbaik.

Dia pun mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Malang yang berusaha mensejahterakan GTT dan PTT dengan mengupayakan gaji hampir sebesar UMK. Namun legislatif tetap meminta agar ada upaya menaikkan gaji tersebut.

"Para guru selalu mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena rantai kemiskinan bisa diputus dengan pendidikan. Semangat dalam mendidik dan kesejahteraan itu harus diapresiasi," jelasnya.

Lebih jauh Politisi PDI Perjuangan itu menerangkan, Dewan dengan fungsi penganggaran siap mengawal perubahan anggaran untuk pendidikan. Karena untuk APBD 2021, menurutnya yang menjadi perhatian adalah aspek pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas.

"Kami akan naikkan anggaran pendidikan," jelasnya.

Sementara berkaitan dengan Kayutangan, Made menjelaskan, jika Dewan meminta ada penjelasan lebih detail berkaitan dengan rencana pembangunan yang dilakukan. Sehingga direncanakan agar ada pemaparan dari pihak pelaksana kegiatan di lapangan dan pemerintah Kota Malang berkaitan dengan rencana proyek Kayutangan Heritage.

"Kami minta agar ada penjelasan secara utuh berkaitan dengan Kayutangan Heritage. Agar nanti dipaparkan di hadapan dewan," terangnya lagi.

Made menjelaskan, pasca paripurna akan dilanjutkan dengan hearing oleh masing-masing komisi dengan setiap perangkat daerah. Karena dengan hearing setiap anggota dewan akan mendapat penjelasan secara mendetail berkaitan dengan tupoksinya masing-masing.

Baca Juga : Wali Kota Kediri Apresiasi Penyelenggaraan Coin Emas di Tahun Ketiga

Hearing akan dilaksanakan selama tiga hari dan akan dilanjutkan dengan rapat badan anggaran (Banggar) untuk mengusulkan program prioritas. Dia pun menekankan agar yang menjadi prioritas untuk pembangunan di 2021 lebih diteliti lagi.

“Usulan prioritas yang harus dinaikkan dan dikurangi apa, dan agar ada keseimbangan. Setelah itu tim anggaran (Timgar) dan Banggar akan melakukan harmonisasi untuk menguatkan struktur APBD," ucapnya.

"Sisi pendidikan dan kesehatan akan menjadi priortas," imbuhnya.

Sementara itu, dalam agenda rapat paripurna tersebut, empat perwakilan Fraksi DPRD Kota Malang menyampaikan pendapat atas jawaban Wali Kota Malang tersebut. Keempatnya adalah Anggota Fraksi PKB, Arief Wahyudi yang meminta agar ada kenaikan gaji bagi GTT dan PTT serta kejelasan pembangunan Kayutangan Heritage.

Selanjutnya, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Malang Ahmad Fuad Rahman, yang meminta agar Pemerintah Kota Malang lebih serius menangani potensi pendapatan dari sektor pajak hingga Universal Health Coverage (UHC).

Berikutnya anggota DPRD Kota Malang Suryadi yang menyarankan agar program urban farming juga melibatkan kaum milenial. 

Terakhir anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi DAMAI, Lookh Mahfud sempat menyinggung tentang kelanjutan pembebasan lahan di dekat exit tol Malamg-Pandaan (Mapan) di Madyopuro.