Pengguna jalan yang melanggar aturan tak kenakan masker beberapa saat lalu (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).
Pengguna jalan yang melanggar aturan tak kenakan masker beberapa saat lalu (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

Sanksi administrasi berupa denda Rp 100 ribu akan segera direalisasikan di Kota Malang. Penerapan sanksi administrasi diberikan lantaran tingkat kepatuhan masyarakat untuk mengenakan masker dan melakukan protokol kesehatan dinilai masih belum maksimal.

Wali Kota Malang Sutiaji menerangkan, penerapan sanksi administrasi akan dilaksanakan pekan ini, setelah pemberian surat tugas dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur diturunkan. Dengan cara itu, diharapkan masyarakat akan lebih tertib dalam menjalankan protokol kesehatan.

Baca Juga : Gowes dengan Penyintas Covid-19, Cara Kekinian Gubernur Khofifah Sosialisasikan Perda Baru

Menanggapi itu, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menyampaikan, penerapan sanksi administrasi harus seiring dengan proses sosialisasi yang lebih masif. Karena apabila langsung diterapkan, menurutnya masyarakat tidak akan bisa siap dengan aturan tersebut.

"Sosialisasi harus lebih dimasifkan. Semua harus selaras dengan sanksi yang diberikan. Bagaimana kalau seandainya yang dikenai sanksi tidak pegang uang? Apakah harus dikurung tiga bulan? Sudah siapkah semua?," tegasnya.

Menurutnya, sosialisasi di Kota Malang harus lebih digiatkan. Terutama pemberitahuan kepada masyarakat berkaitan penerapan sanksi administrasi. Dewan pun mendorong masyarakat lebih meningkatkan kesadarannya akan bahaya Covid-19.

Lebih jauh Made menerangkan, upaya perputaran ekonomi di tengah pandemi Covid-19 harus lebih dimaksimalkan. Beberapa aturan yang dibuat dia nilai perlu diperbaiki untuk bisa sepaham dengan para pelaku usaha dalam skala kecil, menengah, maupun besar.

"Kalau masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan, saya yakin aturan apapun akan susah dipatuhi. Maka jangan sampai membuat masyarakat terbebani dengan aturan yang ada," tegas politisi PDI Perjuangan itu.

Baca Juga : Realisasi Anggaran Covid-19 Rendah, Gubernur Jatim Minta Bupati/Wali Kota Maksimalkan Anggaran

Sementara Itu, selama dua pekan terkakhir, sosialisasi melalui razia di masyarakat telah dilakukan. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar diantaranya berupa sanksi sosial seperti menyanyikan lagu kebangsaan hingga membersihkan dan menyapu jalanan.

Sementara itu, pemberlakuan sanksi administrasi diberlakukan menyusul adanya ketentuan dari Pemerintah Provinsi dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2020 mengimplementasikan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 53 tahun 2020, yang memerintahkan setiap wilayah memberlakukan penerapan denda tersebut.