Kapolres Batu Harviadhi Agung Prathama saat menegur warga saat operasi jalan Trunojoyo Kelurahan Songgokerto, Senin (14/9/2020). (Foto: Irsya Richa/MalangTIMES)
Kapolres Batu Harviadhi Agung Prathama saat menegur warga saat operasi jalan Trunojoyo Kelurahan Songgokerto, Senin (14/9/2020). (Foto: Irsya Richa/MalangTIMES)

Upaya untuk mewujudkan Inpres Nomor 6 tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan terus dilakukan oleh tim gabungan bentuk Operasi Yustisi Senin (14/9/2020). Petugas gabungan ini terdiri dari Polres Batu, Dinas Perhubungan Kota Batu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satpol PP, dan TNI. Hasilnya, ditemukan sebanyak 29 warga melanggar protokol kesehatan dengan tidak memakai masker.

Tim gabungan melakukan Operasi Yustisi di kawasan jalan Trunojoyo Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu. Mereka yang melanggar diberi hukuman Push Up dan menyanyikan lagu nasional.

Baca Juga : Ketahuan Tak Pakai Masker, Bakal Disidang di Tempat

“Kami memberikan bukan hanya sanksi Push Up dan bernyanyi, tapi juga memberikan sanksi secara tertulis. Lalu menyuruh ikut mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pentingnya memakai masker saat keluar rumah,” terang Kapolres Batu, AKBP Harviadhi Agung Prathama.

Ia menambahkan, operasi ini dilaksanakan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang keluar rumah tidak menggunakan masker. Mengingat bagi pelanggar protokol kesehatan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan wali kota Batu nomor 78 tahun 2020.

“Memberikan efek jera, karena juga sudah ada sanksi itu dalam perwali Kota Batu. Selain itu upaya kami untuk mencegah penyebaran Covid-19,” imbuhnya.

Tenggang waktu operasi kali ini sedikit berbeda, karena digelar hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Tujuannya agar masyarakat sadar akan pentingnya protokol kesehatan, layaknya pentingnya menggunakan helm saat berkendara. “Operasi yutisi ini untuk mengedukasi masyarakat. Kalau ketahuan orang orang ini yang melanggar sanksinya akan berbeda lagi sampai kapok, supaya tidak mengulangi lagi,” tambahnya.

Baca Juga : Wali Kota Dewanti Dorong FKUB Malang Raya Lahirkan Desa Sadar Kerukunan Umat Beragama

Sedangkan terkait sanksi administratif pihaknya masih segera melakukan koordinasi bersama Pemkot Batu, Kejaksaan Negeri Kota Batu, dan Pengadilan Negeri (PN) Malang. Yang akan direncanakan dalam satu Minggu dua kali operasi dengan waktu dan tempat secara acak.

“Nanti saat operasi bakal ada sidang tempat, mekanismenya ada petugas PN dan hakim. Setelah sidang mereka wajib membayar denda,” tutup lulusan Akademi Polisi tahun 2001 ini. <