Sekretaris Daerah (sekda) Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat saat ditemui awak media ketika berada di sela-sela agenda di Pendopo Agung Kabupaten Malang. (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes)
Sekretaris Daerah (sekda) Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat saat ditemui awak media ketika berada di sela-sela agenda di Pendopo Agung Kabupaten Malang. (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes)

Konflik antara petani jeruk dengan pihak Pemerintah Desa Selorejo, Kecamatan Dau masih terus bergulir. Pasalnya hingga 19 hari berlalu sejak pertemuan mediasi, belum ada tinjauan langsung ke lokasi oleh tim bentukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. 

Artinya, masih belum ada solusi konkret yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Sebab, mediasi yang digelar di ruang Anusapati, Pendopo Agung Kabupaten Malang pada hari Selasa (25/8/2020) lalu itu belum menemukan titik sepakat. 

Baca Juga : Dinsos Sosial Sesalkan Anjal yang Tak Manfaatkan Pelatihan

Sepekan setelah mediasi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat mengungkapkan bahwa telah terbentuk TPF (Tim Pencari Fakta) dan masing-masing unsur telah menyetorkan nama kepada dirinya selaku Ketua TPF.

Beberapa unsur tersebut yang tergabung dalam TPF di antaranya pihak OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, anggota Polres Malang, anggota Kodim 0818 Malang-Batu.

Wahyu pun mengatakan bahwa pihaknya telah mengumpulkan anggota dalam TPF tersebut dan masih melakukan rapat internal disertai dengan invertarisasi data-data pendukung.

"Sudah rapat internal, nanti kan kita inventarisasi data-datanya. Jadi pada saat kita turun sudah jelas," ungkapnya.

TPF juga sudah mulai jalan untuk mencari data-data sekunder. Menurut Wahyu, terdapat dua data yang nanti digunakan untuk pencarian solusi atas konflik petani jeruk dengan Pemerintah Desa Selorejo.

"Jadi memang data itu kan ada primer, ada sekunder. Yang primer kita lakukan di lapangan, yang sekunder kita gunakan data yang ada," jelasnya.

Wahyu mengungkapkan akan berkoordinasi dengan beberapa instansi yang berkaitan dengan konflik sengketa TKD (Tanah Kas Desa, red) ini.

"Kita inventarisir semua yang terkait, baik dari BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah, red), Dinas Pertanahan, kemudian nanti juga melibatkan kantor pertanahan. Tapi karena ini masih asetnya pemda, masih ada di Dinas Pertanahan dan BKAD," ungkapnya.

Wahyu menambahkan, data-data sekunder juga didapatkan dari pihak kecamatan hingga ke desa.

Baca Juga : Sukseskan Program Internet Gratis, Diskominfo Temukan 50 Desa Blank Spot Area

"Setelah itu lengkap, baru kita turun untuk data primer yang tidak ada di data sekunder, itu harus disepakati. Supaya kita turun, jelas arahnya. Jangan kita turun, kita interogasi tapi ke mana-mana," terangnya.

Wahyu mengakui, memasuki hari ke 19 setelah proses mediasi berlangsung, TPF masih belum turun langsung ke lapangan untuk mencari data tambahan guna memperkuat data yang didapatkan sebelumnya.

"Belum (turun ke lapangan, red). Tapi kita (rapat, red) internal sudah," ujarnya.

Bahkan, pihaknya tidak menentukan target waktu penyelesaian konflik ini. “Kita memang targetnya sebetulnya nggak ada, tetapi kita percepat,” ujarnya. 

Pihak pemkab berdalih banyaknya agenda lain yang menuntut perhatian. "Karena kita suasananya kan Covid, mau Pilkada, jadi semua dengan keterbatasan. Tapi ini kan demi masyarakat Kabupaten Malang, kita akan percepat," ungkapnya.

Menurut Wahyu, untuk analisa dini pun terkait konflik tersebut masih belum bisa diberikan, sebelum semua data-data baik data sekunder maupun primer telah didapatkan oleh TPF.

Sebagai informasi, bahwa berdasarkan data yang dihimpun oleh pewarta, saat ini kondisi di Desa Selorejo masih belum kondusif antara pihak petani jeruk dengan Pemerintah Desa Selorejo. Banyak pihak yang berharap agar konflik ini dapat terselesaikan dengan solusi terbaik untuk kedua belah pihak.