Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko (rompi krem) saat melakukan patroli di masa transisi New Normal bersama Forkopimda Kota Malang di kawasan tempat nongkrong, Selasa malam (2/6). (Foto: Humas Pemkot Malang).
Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko (rompi krem) saat melakukan patroli di masa transisi New Normal bersama Forkopimda Kota Malang di kawasan tempat nongkrong, Selasa malam (2/6). (Foto: Humas Pemkot Malang).

Jajaran Forkopimda Kota Malang kembali melakukan patroli ke pusat perbelanjaan dan tempat nongkrong di masa transisi new normal yang berlangsung sejak Senin lalu (1/6/2020).

Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko bersama rombongan, Selasa (2/6/2020) malam menyasar mal Malang Town Square (Matos) dan area yang sering didatangi remaja di kawasan Pasar Tawangmangu dan kawasan Sudimoro.

Dalam patroli tersebut, ia masih banyak menemui masyarakat yang bandel dengan tak mengindahkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Seperti, tak pakai masker dan tak menerapkan aturan physical distancing.

"Penerapan protokol kesehatan di tempat nongkrong anak muda masih cenderung longgar. Masih banyak muda-mudi yang tidak menggunakan masker, duduknya pun masih belum berjarak. Kedatangan kami ke sini untuk mengingatkan mereka," terang Bung Edi, sapaan akrab Wakil Wali Kota Malang.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga membagikan masker bagi warga yang tak taat aturan. Di samping, juga terus memberikan sosialisasi pentingnya meberapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. 

Ia juga mewanti-wanti pemilik usaha agar menaati aturan protokol kesehatan Covid-19 jika ingin terus membuka usahanya. 

Sebab bukan tidak mungkin, siapa saja yang melanggar akan dikenai sanksi yang sudah tercantum dalam Perwal Nomor 19 tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Baca Juga : Jika Masih Ada yang Tak Patuh Protokol Kesehatan, Wali Kota: Bisa Jadi Kembali ke PSBB

Sanksi tersebut bisa penyitaan KTP bagi warga Malang Raya hingga pencabutan izin usaha bagi pemiliknya.

"Kami ingin ekonomi rakyat terus berjalan. Tapi, masyarakatnya juga harus sehat. Jika pelanggaran terus terjadi di masa transisi new normal ini kami tak segan berikan sanksi yang sudah tercantum dalam Perwal," tandasnya.