Kejar Target Nasional IKD, Dispendukcapil Kota Blitar Gelar Layanan Jemput Warga di Kelurahan

JATIMTIMES - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Blitar mengintensifkan pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui pola jemput bola di seluruh kelurahan. Langkah ini ditempuh untuk mengejar capaian target nasional aktivasi IKD sebesar 30 persen atau 36.908 penduduk. Hingga awal Desember 2025, capaian Kota Blitar baru mencapai 21,97 persen atau 27.019 penduduk.

Kepala Dispendukcapil Kota Blitar, Wahyudi Eko Surono, menegaskan bahwa pelayanan langsung di kelurahan merupakan strategi percepatan yang dirancang agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan. “Untuk IKD ini, Dispendukcapil Kota Blitar sekarang melakukan pelayanan di kelurahan. Kami mengundang warga masyarakat yang belum memiliki IKD untuk datang ke kelurahan dan melakukan aktivasi,” ujarnya saat ditemui, Senin (1/12/2025).

Baca Juga : Ketua TP PKK Kharisa Rizqi Umami Muhibbin Resmi Jadi Bunda GenRe Kota Blitar, Dorong Penguatan Generasi Muda

Menurut Wahyudi, program ini dijalankan dengan dukungan petugas Dispendukcapil dan perangkat kelurahan. Melalui skema ini, warga tidak lagi harus datang ke kantor Dispendukcapil, tetapi cukup hadir di kantor kelurahan sesuai jadwal undangan resmi.

 “Ada petugas kami dan petugas kelurahan untuk melakukan aktivasi IKD. Tujuan kami jelas: mempercepat capaian karena target perekaman IKD masih belum terpenuhi,” katanya.

Hingga Desember 2025, progres perekaman IKD di Kota Blitar masih berada di angka 21,97 persen. Angka ini terpaut hampir 8 persen dari target nasional. Karena itu, Dispendukcapil mengambil langkah proaktif dengan mengundang masyarakat secara langsung untuk memastikan proses aktivasi berjalan lebih cepat dan terukur. “Kami undang masyarakat secara resmi melalui surat biasa. Bukan melalui email, bukan melalui WA,” tegas Wahyudi.

Ia menjelaskan penggunaan surat resmi bukan tanpa alasan. Belakangan, marak penipuan yang mengatasnamakan Dispendukcapil terkait aktivasi IKD melalui pesan WhatsApp. Kekhawatiran masyarakat terhadap modus tersebut mendorong instansi memilih saluran komunikasi yang lebih aman dan dapat diverifikasi. “Sekarang lagi marak penipuan terkait IKD yang melalui WA. Jadi kami sengaja masih menggunakan kertas biasa untuk menghindari penipuan. Agar masyarakat percaya,” ujarnya.

Wahyudi juga mengingatkan masyarakat agar waspada apabila menerima pesan WhatsApp yang mengatasnamakan Dispendukcapil soal undangan aktivasi IKD. “Apabila masyarakat mendapatkan WA terkait undangan aktivasi IKD, itu dapat dipastikan bukan dari Dispendukcapil,” tegasnya.

Dispendukcapil menargetkan sedikitnya 100 warga Kota Blitar mengikuti proses aktivasi setiap harinya. Jumlah tersebut diharapkan bisa memberi kontribusi signifikan dalam mengejar selisih capaian menuju target nasional. “Kami harapkan 100 warga Kota Blitar aktivasi IKD. Target nasional itu kami harus mencapai 30 persen. Kami ingin memenuhi target tersebut,” kata Wahyudi.

Meski begitu, ia mengakui terdapat kendala lapangan. Salah satunya, sebagian warga Kota Blitar yang berdomisili di luar kota tidak bisa hadir ke kelurahan sesuai jadwal. Kondisi ini membuat capaian aktivasi sulit bergerak cepat. “Ini kendalanya, masyarakat Kota Blitar yang sekarang berada di luar kota itu tidak bisa hadir di kelurahan,” ujarnya.

Namun demikian, Dispendukcapil memastikan pelayanan akan terus berjalan dan terbuka bagi seluruh warga yang belum memiliki IKD. Seluruh kelurahan di Kota Blitar sudah disiapkan menjadi titik layanan, lengkap dengan peralatan dan petugas pendukung. Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah kota mendorong transformasi layanan berbasis digital sejalan dengan arahan pemerintah pusat.

Baca Juga : Tegaskan Inovasi dan Layanan Prima untuk Tingkatkan PAD, Mbak Wali Genjot Kinerja BUMD

Langkah percepatan aktivasi IKD ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemkot Blitar dalam memperkuat layanan administrasi kependudukan sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat. Pemerintah berharap, dengan semakin banyak warga yang memiliki IKD, akses terhadap layanan publik berbasis elektronik dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan aman.

Wahyudi memastikan Dispendukcapil akan terus mengevaluasi pola layanan dan menambah strategi baru apabila diperlukan. Ia menegaskan bahwa pencapaian target nasional bukan hanya soal angka, tetapi juga bagian dari peningkatan kualitas layanan publik. “Kami ingin seluruh warga yang belum memiliki IKD segera melakukan aktivasi. Ini penting bukan hanya untuk memenuhi target, tetapi juga untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sendiri,” katanya.

Melalui program jemput bola di kelurahan, Dispendukcapil berharap tingkat partisipasi masyarakat meningkat signifikan. Pemerintah kota juga mengajak warga untuk memanfaatkan kesempatan ini karena proses aktivasi hanya memakan waktu beberapa menit. Dengan demikian, transformasi administrasi kependudukan digital dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

Dengan percepatan ini, Pemkot Blitar menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, adaptif, dan berpihak kepada masyarakat. Aktivasi IKD bukan sekadar memenuhi mandat nasional, tetapi juga langkah strategis mendorong Blitar menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan responsif.