Keracunan MBG Bikin Siswa dan Orang Tua Masih Trauma, Dewan Dorong Pemkot Batu Beri Sosialisasi

JATIMTIMES - Kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Batu dan sejumlah daerah memunculkan kekhawatiran masyarakat. Bahkan siswa dan orang tua wali siswa merasa trauma akan adanya makanan yang tidak layak hingga membahayakan.

Sejumlah wali siswa di Kota Batu merasakan hak tersebut. Kendati berhenti membawakan bekal rutin ke anak karena adanya MBG, mereka meminta anak-anak untuk mengecek lebih dulu menu yang disajikan. 

Baca Juga : Koleksi Emas Terbanyak, MAN 2 Kota Malang Terbaik di OSN 2025

"Baunya kadang sudah tidak enak. Untungnya tidak dimakan," ujar salah seorang wali siswa di Kecamatan Batu yang tak berkenan namanya dituliskan dalam berita.

Selain kondisi makanan, ia mengaku menyayangkan porsi yang disajikan dalam menu MBG. Pasalnya, porsi lauk dan buah kadang dinilai tidak masuk akal. Beberapa kali diketahui komposisinya dirasa tidak seimbang.

"Kadang buahnya dikasih irisan tipis sekali. Kadang nasinya banyak, tapi lauknya sedikit," ungkapnya.

Kekhawatirannya semakin tinggi usai adanya dugaan kasus keracunan di salah satu sekolah. Ia tak mau ambil risiko dan akhirnya kembali membawakan bekal untuk anaknya yang lebih terjamin keamanannya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi C DPRD Kota Batu Ady Sayoga meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Batu kembali untuk melakukan evaluasi. Utamanya terkait kepastian keamanan makanan yang didistribusikan. Pihaknya menyayangkan MBG yang seharusnya ia nilai program yang bertujuan baik justru menjadi menimbulkan ketakutan.

Ady meminta Pemkot Batu lebih transparan dalam menjamin keamanan MBG. Misalnya, dengan bukti sertifikat laik higiene santisasi (SLHS) yang sudah dimiliki untuk dipaparkan ke publik.

Baca Juga : Tak Kantongi Izin dan Langgar Perda, Billboard di Jalan Brantas Kota Batu Dicopot

Menurut dia, bila perlu, menu MBG disosialisasikan kembali,l agar masyarakat merasa aman. Sosialisasi dapat dilakukan dengan meminta kepala sekolah untuk mengedukasi kepada wali siswa. Mengenai kondisi dapur yang telah berbenah dan kepastian keamanannya.

"Dinas pendidikan mestinya bisa berperan, misalnya mengumpulkan kepala sekolah dan menginstruksikan untuk selalu cek makanannya sebelum didistribusikan kepada siswa," kata Ady, Minggu (12/10/2025).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Batu itu juga meminta ketegasan Pemkot Batu dalam mengkurasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).  "Jika ditemukan ada SPPG yang tidak disiplin dan melanggar, perlu diberi sanksi dan bila perlu dicabut izin kerja samanya," tegasnya.