Seperti Indonesia, Negara Pasifik Ini Ingin Ganti Nama demi Hapus Jejak Kolonial

JATIMTIMES - Negara kepulauan kecil di Samudera Pasifik, Nauru, tengah menjadi sorotan setelah pemerintahnya menggelar referendum terkait perubahan nama resmi negara. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menghapus jejak kolonialisme yang telah melekat selama puluhan tahun.

Dalam referendum tersebut, masyarakat diminta memilih apakah nama resmi negara tetap menggunakan “Nauru” atau diubah menjadi “Naoero”, sesuai bahasa asli masyarakat setempat.

Baca Juga : GoTo Turunkan Potongan GoRide Jadi 8 Persen, Program GoRide Hemat Dihentikan

Presiden David Adeang mengatakan usulan itu bertujuan untuk menghormati identitas budaya dan bahasa lokal yang selama ini dianggap terpinggirkan akibat pengaruh kolonial.

“Untuk lebih sungguh-sungguh menghormati warisan budaya bangsa, bahasa kita, dan identitas kita,” ujar David Adeang dalam pernyataan resminya, dikutip dari AFP, Rabu (20/5).

Bahasa asli masyarakat di negara tersebut dikenal dengan nama “Dorerin Naoero” dan masih digunakan oleh sebagian besar penduduknya yang hanya berjumlah sekitar 10 ribu jiwa.

Pemerintah Nauru juga menyebut nama “Nauru” sebenarnya muncul akibat pelafalan asing yang tidak mampu mengucapkan “Naoero” dengan benar.

“‘Nauru’ muncul karena ‘Naoero’ tidak dapat diucapkan dengan benar oleh bahasa asing, dan diubah bukan atas pilihan kami, tetapi untuk kenyamanan,” tulis pemerintah dalam penjelasannya.

Jika perubahan nama disetujui, pemerintah menyatakan seluruh identitas resmi negara akan ikut berubah. Mulai dari nama pesawat nasional, kapal, dokumen pemerintahan, hingga identitas internasional di organisasi dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Namun, perubahan nama itu tidak bisa dilakukan begitu saja. Pemerintah Nauru harus merevisi konstitusi negara melalui referendum nasional sebelum nama baru dapat digunakan secara resmi.

Jejak Kolonialisme di Nauru

Nauru memiliki sejarah panjang kolonialisme. Pada akhir 1880-an, wilayah tersebut diklaim oleh Jerman sebagai protektorat hingga pecahnya Perang Dunia I.

Setelah perang berakhir, pulau itu direbut Australia dan kemudian dikelola bersama oleh Inggris Raya serta Selandia Baru. Nauru akhirnya memperoleh kemerdekaan penuh pada tahun 1968.

Negara ini termasuk salah satu negara terkecil di dunia dengan luas wilayah sekitar 20 kilometer persegi.

Menurut penilaian terbaru Bank Dunia, Nauru saat ini menghadapi tantangan besar seperti perubahan iklim, tingginya pengangguran, hingga persoalan kesehatan masyarakat.

Baca Juga : Pemerintah Kesulitan Negosiasi Langsung dengan Israel untuk Bebaskan 9 WNI Peserta Misi Kemanusiaan Gaza

Padahal di masa lalu, Nauru pernah menjadi salah satu negara terkaya per kapita di dunia berkat cadangan fosfat berkualitas tinggi yang digunakan sebagai bahan pupuk.

Namun eksploitasi tambang selama bertahun-tahun membuat sekitar 80 persen wilayah negara itu kini diperkirakan tidak layak huni.

Bukan Cuma Nauru, Banyak Negara Pernah Ganti Nama

Pergantian nama negara untuk menghapus warisan kolonial sebenarnya bukan hal baru dalam sejarah dunia. Indonesia juga pernah mengalami hal serupa.

Pada masa penjajahan Belanda, Indonesia dikenal dengan nama Hindia Belanda. Nama “Indonesia” mulai diperjuangkan para tokoh pergerakan nasional dan semakin kuat digunakan sejak Sumpah Pemuda. Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, nama Indonesia resmi digunakan sebagai identitas negara.

Selain Indonesia, beberapa negara lain juga mengganti nama demi meninggalkan jejak kolonialisme, seperti Myanmar yang sebelumnya dikenal sebagai Burma pada era kolonial Inggris.

Kemudian Sri Lanka yang dahulu bernama Ceylon, serta Burkina Faso yang sebelumnya disebut Upper Volta saat masih berada di bawah pengaruh Prancis.

Ada pula negara yang mengganti nama untuk menghindari kesalahpahaman atau konotasi negatif. Presiden Recep Tayyip Erdogan misalnya, resmi mengubah nama internasional Turkiye dari sebelumnya Turkey agar tidak diasosiasikan dengan kata “turkey” yang berarti kalkun dalam bahasa Inggris.

Sementara Eswatini juga mengganti nama dari Swaziland untuk kembali menggunakan istilah dalam bahasa lokal sekaligus menghindari kebingungan dengan Switzerland atau Swiss.