Negara yang Gagal, Wangsa yang Menang: Panembahan Agung Ponorogo dan Lahirnya Kajoran

JATIMTIMES - Dalam historiografi Jawa, runtuhnya sebuah negara sering tidak ditandai oleh perang besar atau penaklukan asing, melainkan oleh pelapukan dari dalam. Kadipaten Ponorogo pada paruh awal abad keenam belas memberi contoh klasik tentang bagaimana sebuah kekuasaan lokal yang pernah kuat secara militer dan simbolik perlahan melemah akibat kepemimpinan yang rapuh, konflik genealogis, dan kegagalan mengelola loyalitas elite desa. 

Namun dari keruntuhan itu, justru lahir satu wangsa religio politik yang pengaruhnya melampaui batas teritorial Ponorogo dan bertahan lintas generasi: Wangsa Kajoran.

Baca Juga : Air Mata Imam Malik saat Berbuka, Kenangan tentang Kesederhanaan Rasulullah yang Menggetarkan Hati

Tokoh kunci dalam paradoks sejarah ini adalah Panembahan Agung Ponorogo, yang dalam tradisi genealogi juga dikenal sebagai Sayid Kalkum. Di satu sisi, ia dikenang sebagai pemimpin yang gagal menjaga wibawa negara. Di sisi lain, dari rahim kekuasaannya lahir Panembahan Agung Kajoran atau Sunan Kajoran, figur spiritual yang justru menjadi simpul penting dalam sejarah politik dan budaya Jawa hingga era Mataram Islam.

Artikel ini menelusuri secara kronologis dan analitis bagaimana kegagalan negara dan keberhasilan wangsa berjalan beriringan, serta bagaimana dendam sejarah, spiritualitas, dan jaringan kekerabatan membentuk arah sejarah Ponorogo dan Jawa bagian tengah.

Panembahan Agung dan Awal Keretakan Kekuasaan

Sepeninggal Panembahan Batoro Katong, pendiri dan penguasa kuat Kadipaten Ponorogo, tampuk kekuasaan beralih kepada Panembahan Agung. Transisi ini, sebagaimana dicatat dalam Babad Ponorogo, tidak berjalan mulus. Panembahan Agung digambarkan memiliki watak yang sangat berbeda dengan ayah mertuanya. Jika Batoro Katong dikenal tegas, keras dalam penegakan hukum, dan piawai membaca peta politik, maka Panembahan Agung justru digambarkan lebih lunak, kurang tegas, dan tidak memiliki kecakapan administratif yang memadai.

Kelemahan ini bukan semata persoalan karakter pribadi, melainkan berdampak langsung pada struktur kekuasaan. Disiplin pemerintahan mengendur. Relasi antara pusat kadipaten dan para demang di wilayah luar kota melemah. Banyak pejabat desa mulai jarang sowan, sebuah tanda penting dalam budaya politik Jawa tentang retaknya loyalitas. Ketika ritus politik tidak lagi dijalankan, negara sesungguhnya telah kehilangan jiwanya.

Dalam konteks agraris seperti Ponorogo, kemunduran politik segera berkelindan dengan kemerosotan ekonomi. Pengelolaan desa tidak terpantau. Sektor pertanian melemah. Rakyat mulai merasakan ketidakpastian. Wibawa negara pun perlahan runtuh, bukan oleh serangan luar, tetapi oleh ketiadaan kendali.

Genealogi yang Diperebutkan dan Politik Legitimasi

Asal-usul Panembahan Agung merupakan persoalan penting dalam tradisi historiografi Jawa. Babad Ponorogo menyebutnya sebagai putra Batoro Katong. Namun tradisi lain menghadirkan narasi berbeda, yang menempatkannya sebagai menantu Batoro Katong sekaligus mengaitkannya dengan jaringan ulama–bangsawan Jawa Timur, dengan menyebut Panembahan Agung sebagai putra Pangeran Tumapel, anak langsung Sunan Ampel dari Surabaya.

Versi kedua ini menempatkan Panembahan Agung sebagai cucu Sunan Ampel yang menikah dengan putri Batoro Katong. Dengan demikian, kekuasaan Ponorogo pada generasi kedua ini bukan sekadar kelanjutan dinasti lokal, tetapi persilangan antara kekuasaan politik dan legitimasi spiritual Wali Songo.

Perbedaan narasi ini bukan sekadar soal silsilah, melainkan cermin dari politik legitimasi. Dalam tradisi Jawa, kedekatan genealogis dengan Wali Songo memberi otoritas simbolik yang sangat besar. Maka tidak mengherankan jika figur Panembahan Agung ditarik ke dalam garis besar genealogis Wangsa Kajoran, sebuah wangsa religio politik yang kelak memainkan peran penting dalam sejarah Mataram.

Sayid Kalkum dan Simpul Wali Songo

Secara genealogis, Sunan Ampel menikah dengan putri Ki Wirajaya atau Ki Kembang Kuning, menurunkan Pangeran Tumapel atau Syekh Hambyah. Dari Pangeran Tumapel lahir dua figur penting: Sunan Pandanaran II atau Sunan Tembayat dan Sayid Kalkum, yang juga dikenal sebagai Pangeran ing Wot Galeh atau Adipati Ponorogo II.

Sayid Kalkum menikah dengan putri Batoro Katong. Dari sinilah lahir Pangeran Maulana Mas, yang kelak dikenal sebagai Panembahan Agung Kajoran atau Sunan Kajoran. Dengan demikian, Panembahan Agung Ponorogo bukan hanya menantu Batoro Katong, tetapi juga cucu buyut Sunan Ampel. Ia adalah simpul genealogis yang menghubungkan Ponorogo dengan jaringan Wali Songo.

Ironisnya, legitimasi genealogis yang begitu kuat tidak otomatis menjelma menjadi kecakapan politik. Justru di tangan Sayid Kalkum, negara teritorial Ponorogo mulai kehilangan daya hidupnya.

Surahandaka, Suramenggala, dan Dendam Genealogis

Melemahnya otoritas pusat membuka ruang bagi konflik laten yang selama ini terpendam untuk muncul ke permukaan. Dalam konteks inilah figur Surahandaka membaca peluang. Ia bukan sekadar pejabat daerah dalam struktur kadipaten, melainkan pembawa dendam sejarah yang diwariskan lintas generasi.

Surahandaka dan Suramenggala merupakan putra Ki Demang Suryongalam, yang dalam tradisi babad juga dikenal sebagai Ki Ageng Kutu, tokoh kuat pedalaman Wengker yang kekuasaannya dipatahkan secara sistematis pada masa awal pemerintahan Kanjeng Panembahan Batoro Katong. Kekalahan Ki Ageng Kutu bukan hanya berarti runtuhnya seorang demang, melainkan ambruknya satu tatanan lama yang bertumpu pada kesaktian personal, ikatan warok, dan legitimasi kosmologis pra-negara. Sejak saat itu, keluarga Ki Ageng Kutu tidak dihancurkan secara fisik, melainkan diserap ke dalam lingkungan Katongan sebagai bagian dari strategi penaklukan halus negara baru.

Melalui jalur perkawinan dan relasi kekerabatan, keluarga ini bahkan terhubung langsung dengan lingkar kekuasaan Batoro Katong. Integrasi ini mencerminkan watak negara Islam Jawa awal yang tidak meniadakan musuh lama secara total, melainkan menundukkannya melalui asimilasi genealogis dan administratif. Namun, integrasi formal tidak selalu berarti rekonsiliasi batiniah.

Jalan hidup kedua putra Ki Ageng Kutu itu kemudian berbelah secara tajam. Suramenggala diangkat menjadi Demang Wonoketro dan dipercaya sebagai pengawal pribadi Batoro Katong. Setelah sang adipati wafat, ia tetap menjadi pilar keamanan Kadipaten Ponorogo, figur stabilisator yang menjaga kesinambungan negara di tengah transisi kekuasaan. Dalam banyak tradisi lisan, ia dikenang sebagai warok penjaga negara, sosok yang meletakkan loyalitas pada tatanan baru di atas dendam darah.

Sebaliknya, Surahandaka diangkat menjadi Demang Surukubeng, menggantikan kedudukan ayahnya. Secara struktural ia berada di dalam negara, tetapi secara batin ia tidak pernah berdamai dengan masa lalu. Kekalahan dan hilangnya Ki Ageng Kutu, yang dalam babad tidak digambarkan tewas melainkan lenyap ke alam gaib, meninggalkan luka historis yang tidak pernah tuntas. Dalam dirinya, dendam itu tidak padam dan hanya menunggu momentum.

Momentum tersebut hadir ketika Panembahan Agung memerintah Ponorogo dengan otoritas yang melemah. Longgarnya disiplin pemerintahan, merosotnya wibawa pusat, serta renggangnya relasi antara kadipaten dan elite lokal dibaca Surahandaka sebagai tanda surutnya wahyu kekuasaan Katongan. Ia mulai mengaitkan kematian dan kehancuran ayahnya secara langsung dengan tindakan Batoro Katong dan menafsirkan situasi politik mutakhir sebagai kesempatan untuk membalas dendam sejarah.

Hasrat Surahandaka bukan sekadar menjatuhkan seorang penguasa, melainkan menumpas seluruh garis keturunan Batoro Katong dan meruntuhkan negara dari dalam. Namun seluruh upaya itu selalu gagal. Bukan karena lemahnya niat, melainkan karena satu faktor penentu.Penyebab kegagalan itu adalah Suramenggala.

Dalam sejarah Ponorogo, Suramenggala tampil sebagai figur paradoksal. Ia berdarah lawan negara, tetapi justru menjadi benteng negara. Ia berasal dari dunia lama, tetapi memilih berdiri di pihak tatanan baru. Dalam tradisi babad dan ingatan kolektif, Suramenggala dikenang sebagai penjaga keseimbangan, figur “di balik layar” yang jarang tampil di puncak kekuasaan, tetapi menentukan arah stabilitas politik. Keberadaannya menegaskan satu kenyataan penting dalam sejarah Jawa: negara sering kali bertahan bukan karena kekuatan penguasanya, melainkan karena loyalitas figur-figur perantara yang menjaga kesinambungan di tengah konflik laten.

Dengan demikian, pertarungan antara Surahandaka dan Suramenggala bukan sekadar konflik dua saudara, melainkan refleksi benturan dua sikap terhadap sejarah. Yang satu memilih merawat dendam dan menunggu runtuhnya negara, sementara yang lain menegakkan stabilitas meski harus berdiri di atas luka masa lalu. Dalam dialektika inilah, negara Ponorogo pada masa pasca-Batoro Katong bertahan, meski rapuh, hingga kelak melahirkan babak-babak sejarah baru.

Pangeran Dodol dan Negara yang Kehilangan Arah

Panembahan Agung memiliki empat orang putra. Ketika kondisi pemerintahan semakin memburuk, kekuasaan diserahkan kepada putra sulungnya, Adipati Anom, yang dalam tradisi lisan dikenal sebagai Pangeran Dodol. Ia memerintah dengan didampingi Patih Kyai Wurat, putra Patih Selo Aji.

Namun alih alih membawa pemulihan, masa pemerintahan ini justru mempercepat kemunduran. Pertanian merosot tajam. Kesejahteraan rakyat menurun. Negara kehilangan arah dan daya hidup. Dalam bahasa historiografi, ini adalah fase disintegrasi internal, ketika struktur negara masih ada, tetapi fungsi sosialnya lumpuh.

Sedakarya dan Upaya Pemulihan yang Terlambat

Kekuasaan di Ponorogo kemudian beralih kepada Pangeran Seda Karya atau Adipati Sedakarya. Berbeda dengan Pangeran Dodol, Sedakarya dikenal giat bekerja dan turun langsung ke desa desa. Ia mengajarkan rakyat cara bertani dan berdagang. Perdagangan kembali hidup. Pertanian pulih. Sandang dan pangan menjadi murah.

Sedakarya juga dikenal memiliki laku spiritual yang kuat. Dalam sebuah tapa di makam Batoro Katong, ia menerima wangsit tentang pentingnya menghormati leluhur. Dari wangsit ini lahir keputusan untuk membangun makam Batoro Katong sebagai pusat spiritual kadipaten di Kedung Senthul.

Makam itu dibangun dengan simbolisme kuat: kayu jati kasar, tukang dari Demak dan Jepara, sakaguru sebagai pusat, dan gapura berlapis tiga. Namun sebelum proyek itu selesai, Sedakarya wafat. Dalam babad, kematiannya dikaitkan dengan pertarungan gaib melawan penjaga Kedung Senthul, Samber Nyawa dan Patri Nyawa.

Negara Runtuh, Wangsa Tumbuh

Di luar pusaran kemunduran politik tersebut, dari garis Panembahan Agung Ponorogo justru tumbuh satu jalur keturunan yang kelak memainkan peran besar dalam sejarah Jawa, yakni Wangsa Kajoran. Dari Sayid Kalkum lahir Pangeran Maulana Mas, tokoh yang dalam berbagai tradisi dikenal sebagai Panembahan Agung Kajoran atau Sunan Kajoran.

Berbeda dengan para bangsawan istana yang tenggelam dalam intrik kekuasaan, Sunan Kajoran memilih jalan spiritual dan kultural. Ia belajar agama kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon. Setelah itu, ia tidak kembali ke Ponorogo atau Surabaya, melainkan mengembara dan menetap di wilayah yang kelak dikenal sebagai Kajoran, sebuah tanah subur di selatan Klaten.

Kajoran secara simbolik dimaknai sebagai bintang timur atau kejora, lambang cahaya penuntun. Dari tempat inilah lahir satu wangsa religius politik yang menjembatani dunia pesantren, bangsawan, dan kekuasaan negara.

Perkawinan Politik dan Jaringan Kekuasaan

Panembahan Agung Kajoran menikah dengan dua putri Sunan Pandanaran II atau Sunan Tembayat. Sunan Tembayat merupakan saudara Sayid Kalkum, Adipati Ponorogo II, yang juga ayahanda Panembahan Agung Kajoran. Dengan demikian, perkawinan ini bukan sekadar ikatan keluarga, melainkan penguatan simpul genealogis antara Ponorogo, Tembayat, Pajang, dan Mataram.

Istri pertama Sunan Kajoran adalah Nyai Ageng Panembahan. Setelah wafatnya istri pertama, ia menikah dengan putri Sunan Tembayat lainnya, Nyai Ageng Biting, janda dari Ki Ageng Biting, seorang tokoh penting Pajang. Dari sinilah Wangsa Kajoran berkembang menjadi jaringan aristokrasi spiritual-politik lintas kerajaan.

Dari perkawinannya dengan putri-putri Sunan Tembayat, Panembahan Agung Kajoran menurunkan sejumlah anak yang kelak menjadi simpul penting dalam jaringan kekuasaan Jawa. Salah satunya adalah Raden Ayu Sindusena, yang menikah dengan Kanjeng Pangeran Sindusena, putra Sultan Hadiwijaya dari Pajang, sehingga menghubungkan Wangsa Kajoran secara langsung dengan istana Pajang. Putri lainnya, Raden Ayu Kajoran, dipersunting oleh Panembahan Senapati, pendiri Mataram Islam, dan dari rahim perkawinan inilah lahir dua tokoh penting di Ponorogo, yakni Adipati Rio Menggala Ponorogo dan Adipati Jayaraga Ponorogo. Panembahan Agung Kajoran juga memiliki putra bernama Raden Suroso atau Pangeran Agus, yang menikah dengan Roro Subur, putri Ki Ageng Pemanahan, serta seorang putri bernama Raden Ayu Panembahan Timur, yang dipersunting Panembahan Timur, Adipati Madiun. Melalui ikatan-ikatan perkawinan ini, Wangsa Kajoran menancapkan pengaruhnya di Pajang, Mataram, Ponorogo, dan Madiun, membentuk jejaring kekuasaan yang melampaui batas wilayah dan generasi.

Dari garis Raden Ayu Kajoran inilah muncul sosok Pangeran Jayaraga, tokoh sentral dalam salah satu episode paling krusial dalam sejarah politik Mataram awal. Awal abad ke-17 merupakan masa konsolidasi kekuasaan Mataram di bawah Panembahan Hanyakrawati, yang memerintah antara 1601 hingga 1613. Sebagai penerus Panembahan Senapati, ia menghadapi tantangan berat dalam menyatukan wilayah-wilayah Jawa yang masih memiliki tradisi otonomi kuat. Namun ancaman terbesar justru datang dari dalam lingkaran keluarga kerajaan sendiri.

Sekitar tahun 1608, sebuah pemberontakan meletus di Ponorogo, dipimpin oleh Pangeran Jayaraga, kakak seayah Panembahan Hanyakrawati. Jayaraga bukan bangsawan sembarangan. Ia adalah putra Panembahan Senapati dari ibu berdarah Wangsa Kajoran, menjadikannya cucu Sunan Kajoran, cicit Sunan Pandanaran II, dan keturunan tua Sunan Ampel. Dengan demikian, ia memegang legitimasi ganda, sebagai pangeran Mataram sekaligus pewaris sah tradisi Ponorogo melalui garis Batoro Katong.

Nama kecil Jayaraga adalah Raden Mas Betotot, sebutan simbolik yang merujuk pada kelahiran yang sulit dan penuh perjuangan. Sebagai pangeran senior, ia diberi hak memerintah Kadipaten Gadingrejo di Ponorogo, sebuah wilayah strategis yang kaya, berpengaruh secara militer, dan memiliki tradisi spiritual kuat sejak masa Majapahit.

Baca Juga : 10 Rekomendasi Film Sejarah Islam untuk Temani Ramadan, Sarat Inspirasi dan Nilai Perjuangan

Penempatan Jayaraga di Ponorogo merupakan langkah politis yang masuk akal, sebab dari garis ibunya ia merupakan keturunan langsung pendiri wilayah tersebut. Namun kekayaan daerah, penghormatan para elite lokal, dan besarnya kekuatan militer yang berada di tangannya perlahan menumbuhkan ambisi pribadi.

Dalam pemerintahannya, Jayaraga membawahi empat bupati utama, yakni Pangeran Ranggawicitra di Ponorogo, Panji Wirabumi, Ngabei Malang Sumirang, dan Demang Naya Hita. Dalam Babad Tanah Djawi, nama-nama ini muncul dalam varian lain seperti Geni Rangga, Ki Surrongga Marta, dan Ki Lumaji. Mereka diberi kehormatan memakai payung bawat, simbol kebesaran pejabat tinggi. Jayaraga juga memiliki puluhan lurah dan ratusan cacah, serta memanggil para bupatinya dengan sebutan paman atau bapak, menandakan ikatan patronase yang kuat dan personal.

Menurut babad, keretakan dengan pusat kekuasaan bermula ketika Jayaraga mulai tenggelam dalam kemewahan. Ia membayangkan diri bukan sekadar adipati, melainkan raja yang berhak atas takhta Mataram. Ketika niat itu disampaikan, para bupati utamanya berusaha menasihati dan mencegah. Namun Jayaraga menolak. Menyadari bahaya besar yang mengancam, para bupati akhirnya memilih jalan paling berisiko, meninggalkan Ponorogo secara diam-diam dan melapor langsung kepada Panembahan Hanyakrawati di Mataram.

Setibanya di keraton, mereka melakukan pepe di bawah terik matahari di selatan waringin kurung, pohon beringin keramat di alun-alun. Tindakan ini bukan sekadar permohonan audiensi, melainkan pernyataan kesetiaan sekaligus sinyal bahwa perkara yang mereka bawa menyangkut keselamatan kerajaan. Setelah mendengar laporan bahwa kakaknya sendiri merencanakan perebutan takhta, Panembahan Hanyakrawati bertindak cepat.

Ia memerintahkan Pangeran Pringgalaya, adik tirinya yang merupakan putra Raden Ayu Retno Dumilah dari Madiun, bersama panglima perang Martalaya yang juga putra Retno Dumilah, untuk memimpin ekspedisi ke Ponorogo. Perintahnya tegas, yakni menangkap Jayaraga beserta keluarganya, menyita seluruh harta bendanya, dan mengasingkannya ke Masjid Batu di sebelah timur Pulau Nusa Kambangan. Jika terjadi perlawanan, penggunaan kekerasan diizinkan.

Operasi itu berlangsung tanpa perlawanan berarti. Jayaraga, istri, dan anak-anaknya berhasil ditangkap, sementara para pengikutnya tercerai-berai. Setelah itu, pemerintahan Ponorogo diserahkan kepada para bupati yang sebelumnya melapor ke pusat.

Babad Tanah Djawi mencatat bahwa Jayaraga mula-mula dibuang ke Masjid Batu, lalu dipindahkan ke Pulo Nungsa Barambang, wilayah terpencil di sekitar Nusa Kambangan. Pembuangan ini memiliki makna simbolis yang kuat dalam politik Mataram, yakni pemutusan total seorang bangsawan dari jaringan kekuasaan dan kehormatannya. Candra sengkala yang digunakan babad, “tanpa guna misik nabi”, menunjuk pada tahun 1608 Masehi, dan secara luas diterima sebagai tahun paling mungkin terjadinya peristiwa ini.

Pemberontakan Jayaraga memperlihatkan rapuhnya fondasi politik dinasti Mataram awal. Penempatan pangeran di wilayah strategis seperti Ponorogo memang memperkuat kendali pusat, tetapi sekaligus membuka ruang bagi tumbuhnya ambisi. Faktor genealogis sangat menentukan. Jayaraga, dengan darah Wangsa Kajoran dan Batoro Katong, memiliki legitimasi lokal yang sangat kuat, bahkan nyaris menyaingi otoritas raja di pusat.

Dari sudut pandang historiografi, peristiwa ini juga menegaskan posisi Wangsa Kajoran sebagai sumber energi politik yang ambigu. 

Dari Panembahan Agung Kajoran ke Raja dan Pujangga Jawa

Dari putra Panembahan Agung Kajoran yang bernama Raden Suroso atau Pangeran Agus lahir tiga tokoh penting, yakni Pangeran Raden ing Kajoran, Raden Ayu Panembahan Purbaya I, dan Raden Ayu Minangkabau. Melalui keturunan inilah Wangsa Kajoran terus memperluas pengaruhnya dalam lingkar kekuasaan dan kebudayaan Jawa.

Pangeran Raden ing Kajoran kemudian menikah dengan Raden Ayu Wangsa Cipta, putri Panembahan Senopati, pendiri Mataram Islam. Dari perkawinan ini lahir generasi penerus yang memainkan peran strategis dalam sejarah Jawa, yakni Raden Ayu Panembahan Raden, Raden Ayu Purbaya II, Panembahan Rama, dan Haryo Panular.

Dari Raden Ayu Panembahan Raden, yang menikah dengan Panembahan Raden, putra Pangeran Mas dan cucu Pangeran Benowo Pajang, terbentuk dua jalur keturunan besar yang menentukan arah sejarah Jawa pada abad-abad berikutnya. Jalur pertama melahirkan Kangjeng Ratu Wetan atau Ratu Mas Pelabuhan, permaisuri kedua Susuhunan Amangkurat I, yang kemudian menurunkan Pangeran Puger, tokoh yang naik takhta sebagai Susuhunan Pakubuwana I dan menjadi pendiri Dinasti Surakarta.

Jalur kedua melahirkan Pangeran Haryo Wiro Menggala ing Kajoran, yang garis keturunannya berlanjut melalui Panembahan Adipati Wiro Menggala, kemudian Pangeran Haryo Danupaya, hingga KRT Padmonegoro, Bupati Pekalongan. Dari cabang inilah muncul para pujangga besar Jawa, dimulai dari Raden Ngabehi Yosodipuro I, diteruskan oleh Yosodipuro II, kemudian Sastranegara, Raden Ngabehi Pajangswara, dan berpuncak pada Ronggowarsito, pujangga agung yang menutup satu zaman sastra keraton Jawa.

Dengan demikian, dari satu garis Wangsa Kajoran yang berakar pada Panembahan Agung Kajoran, lahir dua poros utama sejarah Jawa, yakni poros kekuasaan politik yang melahirkan raja-raja Surakarta, dan poros kebudayaan yang melahirkan pujangga-pujangga istana.

Panembahan Rama, Trunajaya, dan Perang Keluarga Mataram

Pada puncak Perang Trunajaya, sosok yang sesungguhnya berdiri di jantung konflik bukanlah Trunajaya semata, melainkan Panembahan Rama ing Kajoran, yang dalam arsip-arsip VOC kerap direduksi sebagai Raden Kajoran. Reduksi ini bukan sekadar soal nama, melainkan strategi politis untuk mengaburkan bobot genealogis dan spiritual seorang tokoh yang sesungguhnya mewarisi hampir seluruh lapisan legitimasi Jawa-Islam abad ke-17.

Panembahan Rama bukan bangsawan pinggiran. Ia adalah cicit Panembahan Agung Kajoran, cucu dari Raden Suroso atau Pangeran Agus, serta keturunan langsung Sunan Ampel, Sunan Pandanaran II (Tembayat), Bathoro Katong Ponorogo, dan Panembahan Senapati Mataram melalui jalur silang perkawinan. Dalam dirinya berhimpun tiga poros besar legitimasi Jawa: wali, bangsawan pedalaman, dan pendiri dinasti Mataram. Dengan modal genealogis seperti itu, Panembahan Rama berdiri sebagai figur yang secara simbolik setara dengan istana, bahkan mampu menantangnya.

Ketika Amangkurat I mengubah Mataram menjadi negara absolut yang meminggirkan ulama, memutus jejaring bangsawan lama, dan mengandalkan teror sebagai instrumen pemerintahan, Wangsa Kajoran merasakan bahwa tatanan kosmologis Jawa telah rusak. Dalam kosmologi politik Jawa, raja bukan sekadar penguasa, melainkan penjaga keseimbangan antara wahyu, adat, dan darah. Ketika keseimbangan itu runtuh, maka perlawanan bukanlah pemberontakan, melainkan koreksi moral.

Dalam konteks inilah Panembahan Rama mengambil posisi. Ia tidak tampil sebagai panglima lapangan, tetapi sebagai arsitek ideologis dan spiritual. Ia memberikan Trunajaya bukan hanya perlindungan dan jaringan militer, tetapi yang jauh lebih penting: legitimasi. Trunajaya dijadikan menantu, diikat ke dalam keluarga besar Kajoran, dan melalui ikatan ini pemberontakan Madura–Jawa Timur berubah watak menjadi perang internal elite Mataram.

Dengan restu Panembahan Rama, Trunajaya tidak lagi tampil sebagai bangsawan Madura yang memberontak, melainkan sebagai tangan duniawi dari sebuah wangsa tua yang merasa hak-haknya dirampas. Kajoran menyediakan memori sejarah, jaringan ulama, simpul genealogis, serta klaim moral bahwa Mataram di bawah Amangkurat I telah menyimpang dari amanat leluhur. Oleh sebab itu, Perang Trunajaya bukanlah perang pusat melawan pinggiran, melainkan perang keluarga, perang saudara yang berakar pada konflik darah, suksesi, dan legitimasi yang telah terpendam sejak masa Pajang.

Keterlibatan Wangsa Purbaya dan figur-figur seperti Wiramenggala mempertegas karakter ini. Mereka bukan sekutu oportunis, melainkan bagian dari jaringan darah yang sama. Kediri, Madiun, hingga pesisir utara Jawa menjadi panggung konsolidasi sebuah Mataram tandingan, tempat berkumpulnya bangsawan, perempuan istana, dan keturunan raja yang merasa terasing dari pusat kekuasaan kraton.

Pangeran Puger: Darah Kajoran di Atas Takhta

Ironi sejarah mencapai puncaknya ketika Pangeran Puger, putra Amangkurat I, akhirnya naik takhta sebagai Susuhunan Pakubuwana I. Dalam tradisi Jawa yang lebih tua, Puger lahir dari rahim Kangjeng Ratu Wetan, perempuan berdarah Kajoran. Artinya, darah wangsa yang pernah diperangi, dibakar dalemnya, dan dihancurkan pusat spiritualnya, justru kembali ke singgasana sebagai sumber legitimasi raja baru.

Perdebatan tentang asal-usul ibu Puger dalam Sejarah Dalem, Candrakanta, dan arsip VOC bukan sekadar perbedaan data, melainkan cerminan perang legitimasi. Mengakui darah Kajoran berarti mengakui bahwa oposisi lama tidak sepenuhnya salah; menolaknya berarti meredam potensi klaim alternatif atas kekuasaan. Namun sejarah menunjukkan bahwa meski nama dan asal-usul dapat disamarkan, darah tidak pernah sepenuhnya bisa dihapus.

Dengan naiknya Pakubuwana I, Mataram memasuki fase baru: kerajaan yang bertahan bukan lagi karena kekuatan militer internal, melainkan karena penopang kolonial. Sementara itu, Wangsa Kajoran, meski kalah secara politik, justru menang secara historis. Ia kembali hadir bukan sebagai pemberontak, tetapi sebagai darah sah yang menopang dinasti baru Surakarta.

Catatan Akhir: Negara Gagal, Wangsa Menang

Sejarah awal Kadipaten Ponorogo dan runtuhnya kekuatan-kekuatan regional di Jawa memperlihatkan pola yang tegas: negara dapat runtuh bukan karena kekurangan legitimasi genealogis, tetapi karena kegagalan mengelola kekuasaan secara etis, kosmologis, dan strategis. Panembahan Agung Ponorogo dan penerusnya memiliki nasab yang agung dan legitimasi spiritual yang diakui para kyai dan bangsawan, tetapi gagal membangun negara yang stabil dan berkelanjutan. Sebaliknya, kegagalan negara-negara tersebut justru membuka jalan bagi wangsa-wangsa yang mampu membaca zaman, beradaptasi, dan meneguhkan pengaruhnya melalui jalur sosial, spiritual, dan budaya.

Wangsa Kajoran menjadi contoh paling nyata dari fenomena ini. Berakar di tanah agraris, pesantren, dan lanskap sakral, wangsa ini tidak menaklukkan kekuasaan melalui ekspansi militer semata, tetapi melalui perkawinan strategis, spiritualitas mendalam, dan pengaruh budaya yang lestari. Dari rahim wangsa ini lahir raja-raja penerus Dinasti Mataram, adipati, permaisuri, pemberontak ideologis, hingga pujangga penutup zaman seperti Ranggawarsito, yang meneguhkan legitimasi spiritual dan budaya wangsa ini lintas abad.

Peran perempuan dalam wangsa Kajoran sangat menentukan, terutama sosok Ratu Mas Blitar, permaisuri Susuhunan Pakubuwana I. Ia tidak hanya mendampingi raja secara seremonial, tetapi menjadi pusat legitimasi spiritual dan genealogis bagi empat dinasti besar Jawa: Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegaran, dan Pakualaman. Garis keturunan sang ratu bermula dari Sultan Trenggana, raja ketiga Kesultanan Demak, yang menikahi Ratu Pembayun, putri Sunan Kalijaga. Dari pasangan ini lahir dua jalur trah utama: melalui Ratu Mas Cempaka dan Pangeran Timoer. Jalur Ratu Mas Cempaka berlanjut hingga Dyah Ayu Banowati (Ratu Mas Hadi), ibu Sultan Agung Hanyakrakusuma. Jalur Pangeran Timoer melahirkan Ratu Ayu Ratna Jamila (Retno Dumilah), istri Panembahan Senapati, pendiri Mataram Islam.

Dari pernikahan Panembahan Senapati dan Retno Dumilah lahirlah Kanjeng Pangeran Adipati Juminah (Panembahan Juminah), Bupati Madiun (1601–1613), yang juga menjadi paman Sultan Agung. Setelah wafatnya Panembahan Hanyakrawati, Sultan Agung menikahkan ibunya, Ratu Mas Hadi, dengan Panembahan Juminah, yang melahirkan Pangeran Adipati Balitar II, Bupati Madiun (1645–1677). Garis keturunan ini berlanjut melalui Pangeran Tumenggung Balitar Tumapel III (Bupati Madiun 1677–1703) dan Pangeran Arya Balitar IV (Bupati Madiun 1704–1709), hingga lahirlah Gusti Kanjeng Ratu Puger, yang kemudian bergelar Kanjeng Ratu Mas Blitar, permaisuri utama Pakubuwana I.

Di lingkungan Kraton Kartasura, Ratu Mas Blitar melahirkan tiga putra utama, yakni Gusti Raden Mas Suryaputra yang kelak naik takhta sebagai Sunan Amangkurat IV, Gusti Raden Mas Sasangka yang dikenal sebagai Pangeran Adipati Purbaya, serta Gusti Raden Mas Sudomo, yang bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Blitar dan menjadi pendiri basis resistensi Kartasekar.

Dari Amangkurat IV lahir percabangan kekuasaan Mataram yang melahirkan Pangeran Mangkunagara Kartasura, Pangeran Prabasuyasa (Pakubuwana II), dan Pangeran Mangkubumi (Sultan Hamengkubuwana I, pendiri Kesultanan Yogyakarta 1755). Sementara itu, dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Blitar lahir Raden Ayu Wulan, yang menikah dengan Pangeran Arya Mangkunagara, putra Amangkurat IV, menghasilkan Raden Mas Said (Pangeran Sambernyawa, pendiri Kadipaten Mangkunegaran).

Ratu Mas Blitar bukan sekadar permaisuri Pakubuwono I, melainkan pusat jaringan kekuasaan Jawa abad ke-18. Kiprah spiritual dan politiknya melalui commissioning karya keraton, yaitu Carita Sultan Iskandar, Carita Nabi Yusuf, dan Kitab Usulbiyah, menunjukkan bagaimana ia menjadi arsitek ideologis generasi penerus, menyatukan Islam, tasawuf, dan kebatinan Jawa dalam legitimasi politik. Ia juga menginisiasi Suluk Garwa Kancana, doktrin mistis yang menekankan penguasaan diri dan legitimasi spiritual sebagai dasar kekuasaan sejati.

Putranya, Pangeran Arya Blitar, menolak dominasi VOC dan raja boneka Kartasura. Ia memproklamasikan kerajaan tandingan di Kartasekar (1720), mendirikan pemerintahan atas dasar wahyu dan kepercayaan rakyat, bukan senjata kolonial. Meskipun gugur dalam pelarian di Lumajang (1721), semangatnya diwariskan kepada cucunya, Raden Mas Said, yang memimpin perang gerilya melawan VOC selama 16 tahun, hingga lahir Kadipaten Mangkunegaran (1757).

Di sinilah terlihat ironi sejarah Jawa: Ponorogo kehilangan negara, Kajoran kehilangan dalem dan tanahnya, tetapi wangsa ini justru menguasai panggung sejarah lintas abad. Negara boleh runtuh, tetapi wangsa yang cerdas membaca zaman, menanamkan kekuatan melalui darah, iman, dan bahasa, akan tetap hidup.

Sejarah Jawa, dengan demikian, tidak hanya ditulis di singgasana atau medan perang, tetapi juga di desa-desa sunyi, makam wali, sawah rembulan, dan kata-kata para pujangga. Ratu Mas Blitar dan wangsa Kajoran membuktikan bahwa kekuasaan sejati tidak semata berada pada negara, tetapi pada legitimasi genealogis, spiritualitas, dan kemampuan menyesuaikan diri dengan zaman.

Negara boleh gagal, kerajaan boleh runtuh, tetapi wangsa yang mampu menggabungkan darah, iman, dan budaya akan tetap menjadi pengendali sejarah. Inilah pelajaran besar dari Kajoran: di balik raja, perang, dan kolonialisme, ada ibu, guru, dan pemimpin spiritual yang menanamkan kekuatan abadi bagi generasi penerus Jawa.